REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menegaskan, konflik antarwarga Desa Portho dan Hari, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, harus segera diselesaikan dan diakhiri, karena berdampak menyengsarakan masyarakat.

"Memang tidak mudah tetapi konflik antardua desa bertetangga ini harus diselesaikan dengan cara apa pun, sehingga tidak lagi menyengsarakan masyarakat, terutama jatuhnya korban jiwa dan harta benda," ujar gubernur saat mengunjungi kedua desa tersebut, kemarin.

Gubernur yang didampingi Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Bupati Maluku Abua Tuasikal, Wakil Bupati Marlatu Leleury serta sejumlah pimpinan TNI/Polri dan instansi teknis terkait mengaku, tidak mudah menyelesaikan pertikaian antarwarga yang memiliki pertalian hubungan persaudaraan tersebut yang terjadi secara berulang pada periode tiga tahun terakhir.

Dia juga sudah berulang kali berkunjung ke dua desa tersebut serta berdialog dengan seluruh warganya, tetapi konflik tak kunjung berakhir. Berbagai upaya, ujar Karel Ralahalu, sudah dilakukan termasuk memediasi pertemuan antara pemuka masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda kedua desa, termasuk para Raja se-Pulau Saparua guna membicarakan solusi penyelesaian dan perdamaian, tetapi belum membuahkan hasil.

Berbagai mediasi yang dilakukan tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) bersama warga kedua desa, termasuk pendekatan keamanan dengan menambah perkuatan TNI dan Polri, tetapi konflik masih terus berlangsung.

Gubernur mengakui masih saja ada oknum-oknum yang mencoba memanas-manasi jika situasi dan kondisi keamanan di kedua desa yang letaknya berhimpitan tanpa sekat tersebut mulai kondusif. Menurut Ralahalu, seberat apa pun konflik antar-warga kedua desa harus diselesaikan dengan menggunakan berbagai pola pendekatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika