REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan tidak ada jaminan hasil konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat tidak diveto Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya sampai saat ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat masih memberikan mandat ke Ketua MT untuk menetapkan capres.
"Selama AD/ART itu tidak diubah tetap ada peluang veto," kata Ray ketika dihubungi Republika, Senin (12/8). Ray menyatakan nasib konvensi tetap berada di tangan SBY.
Itu berarti konsistensi SBY dalam mengambil sikap memainkan peran penting terhadap hasil konvensi. "Soal konsistensi kita tahu sendiri bagaimana sikap SBY," ujar Ray.
SBY, di mata Ray, tipikal pemimpin yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. SBY misalnya pernah berjanji akan menjadi panglima terdepan pemberantasan korupsi dan narkoba, tapi nyatanya korupsi dan narkoba malah makin merajarela.
SBY, imbuh Ray, juga pernah berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir, tapi sampai hampir habis masa kekuasaannya tak ada tanda-tanda penuntasan kasus Munir. "Dia pernah bilang akan memberantas premanisme, tapi malah premanisme merajarela," ujarnya.
Di sisi lain tingginya angka presidential thereshold yang berlaku sekarang juga bisa menjadi batu sandungan bagi para capres Demokrat yang memenangkan konvensi. Menurut Ray capres pemenang konvensi bisa gagal maju di Pilpres 2014 bila perolehan suara Demokrat tidak melebihi angka 10 persen.
"Kalau suara mereka di bawah 10 persen, Demokrat tidak memiliki posisi tawar mengajukan capres," kata Ray.