REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Menko Kesra Agung Laksono mengungkapkan, ratusan ribu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) telah rampung didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima. Ia mengatakan dari 15.530.897 RTS yang dicetak KPS-nya, 15.266.481 di antaranya telah didstribusikan.
“Distribusi KPS hampir 100 persen,” kata Agung pada konferensi pers di kantornya, Senin (12/8). Menurut Agung dari puluhan juta KPS yang telah didistribusikan tersebut, hingga hari ini terdapat 264.416 KPS yang retur (kembali). Meninggal dunia, pindah alamat, menolak program, perubahan status kesejahteraan menjadi alasan returnya sejumlah KPS.
“Kalau dijumlah maka 11 ribuan lagi yang belum jelas posisinya. Mungkin akan sampai dalam pekan ini atau menambah jumlah KPS yang sudah pasti retur,” ujarnya.
Ia mengatakan jika dalam jangka waktu satu atau dua hari ke depan tidak ada kejelasan 11 ribuan KPS tersebut, maka KPS tersebut akan diberikan kepada RTS lainnya. Penentuan RTS mana yang akan menerima KPS retur tersebut ditentukan tidak lagi berdasarkan data sensus penduduk miskin BPS tapi melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, babinsa, polisi, dan juga PT POS setempat.
“Kami harapkan dalam dua minggu ini perangkat desa bisa menyelesaikan penggantian RTS melalui mekanisme mudes (musyawarah desa),” kata dia.
Meski pendistribusian KPS telah selesai, lanjut Agung, pembayaran program kompensasi kenaikan BBM tersebut masih berjalan. Provinsi yang paling cepat menyalurkan program kompensasi BBM, ujar Agung, yakni NTB, Jabar, Sulteng, Yogyakarta, dan Jateng. Sedangkan provinsi yang paling lambat, yaitu Maluku Utara, Kaltim, Papua Barat, dan Papua.
“Jadi target RTS untuk distribusi KPS sudah selesai, namun pencairannya baru 92,19 persen dari Rp 4,5 triliun atau sekitar Rp 4,2 triliun,” jelas Agung. Sementara itu, untuk program PKH sebagai bagian dari program kompensasi, tutur Agung, sudah berjalan 100 persen untuk 1,5 juta RTS. Penyaluran raskin juga sudah berjalan baik dan lancar termasuk perbaikan kualitas beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika