REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Oposisi Kamboja menolak hasil penghitungan resmi, namun belum diratifikasi, yang menyatakan partai berkuasa menang tipis. Meski meraih jumlah kursi yang signifikan, namun oposisi meminta dilakukan penyelidikan dugaan kecurangan pemilu.
Hal itu memperburuk kondisi politik, termasuk kebuntuan hasil pemilu ini. Wakil pemimpin oposisi, Kem Sokha mengatakan, pihak mereka menolak hasil pemilu, meski kelompoknya meraup angka drastis dari pemilu sebelumnya. Oposisi bahkan mengancam akan menggelar aksi massa kecuali dilakukan penyelidikan independen terhadap proses pemilu 27 Juli.
Sokha dalam konferensi pers itu juga mengingatkan panitia Komisi Pemilihan Umum (NEC) bahwa mereka bertanggung jawab atas segala hal yang mungkin terjadi dalam demonstrasi nanti. Pemimpin oposisi, Sam Rainsy kembali ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pernikahan. Beberapa pihak juga memperkirakan Sam Rainsy juga mencari dukungan dari pemerintah AS untuk partai mereka.
Pekan lalu, Sam Rainsy juga telah mengancam pihak dia akan menggelar aksi protes jalanan jika permintaan tak dipenuhi. Pemerintah merespon dengan mengerahkan tentara dan kendaraan lapis baja di Phnom Penh. Kem Sokha, pun meminta Pemerintah menarik tentara dan kendaraan lapis baja. Menurut dia kedatangan militer di ibukota menakutkan warga.
Sekretaris jenderal NEC, Nytha Tep, mengatakan hasil terbaru yang mereka keluarkan belum bersifat final. Hal ini menunggu pengajuan keluhan dari berbagai pihak. Namun, jika dalam waktu 72 jam tak ada yang mengajukan keluhan, maka Jumat pekan ini NEC akan meresmikan hasil dari penghitungan pemilu.
Berdasarkan hasil penghitungan NEC, Partai berkuasa Partai Rakyat Kamboja (CPP) meraih 68 kursi dari total suara 3.235.969. Sedangkan Partai oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) meraih 55 kursi dari 2.946.171 total suara. NEC mengeklaim CPP memenangi mayoritas suara di 19 dari 24 provinsi yang ada di Kamboja.
Akan tetapi, tutur Nytha Tep, jika ada yang mengajukan keluhan, maka pengumuman resmi alokasi kursi parlemen dalam Majelis Nasional akan ditunda. Waktunya, menurut dia sampai bulan depan, tepatnya sebelum 8 September. Ia juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) takkan terindimasi ancaman oposisi karena mereka melakukan tugas sesuai hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika