REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan akan menciptakan Pasukan Reaksi Cepat Kontra-Terorisme sebagai bentuk keamanan nasional. Hal ini akan diajukan kepada perdana menteri untuk disetujui bulan ini, kata menteri dalam negeri Pakistan, Selasa (13/8).

Dinas Kontra-Terorisme Nasional (NACTA) juga akan diaktifkan kembali dan akan menjadi bagian penting bagi kebijakan keamanan dalam negeri, kata Menteri Dalam Negeri, Chaudhry Nisar Ali Khan, dalam pernyataan yang dilansir dari Xinhua, Rabu (14/8).

Sebelumnya ia memberi penjelasan kepada Perdana Menteri Nawaz Sharif mengenai kebijakan yang diusulkan itu. Saat menjelaskan ciri menonjol kebijakan tersebut, menteri itu menyatakan Sekretariat Intelijen Gabungan akan didirikan di Islamabad mengenai jalur modern yang akan diajukan oleh semua lembaga intelijen.

Pasukan itu akan bekerja sepanjang waktu untuk menganalisis dan menyaring laporan intelijen serta tindakan akan dilakukan dalam waktu beberapa jam setelah laporan intelijen diterima.

Ia mengatakan, pertama 500 personel aktif atau pensiunan Angkatan Bersenjata akan membentuk pasukan reaksi cepat tersebut tapi nanti kekuatannya akan ditambah jadi 2.000 personel. Pasukan itu akan memiliki teknologi mutakhir yang diperlukan termasuk helikopter untuk bereaksi secara tepat ketika laporan intelijen diterima. Pada tahap kedua, pasukan serupa juga akan dibentuk di berbagai provinsi.

Menteri dalam negeri Pakistan itu mengatakan, persiapan juga telah dimulai bagi pemberlakukan peraturan di parlemen guna memperkuat upaya kontra-teror dan konsensus politik nantinya harus dikembangkan untuk tujuan tersebut.

Ia mengatakan, pertemuan pemimpin semua partai politik yang memiliki wakil di Parlemen akan diselenggarakan pada bulan ini untuk menampung masukan mereka bagi kebijakan keamanan nasional. "Pemimpin militer akan memberi penjelasan kepada pemimpin politik lalu pemimpin politik akan membahas agenda yang ditujukan untuk menempa konsensus mengenai strategi penanganan tantangan terorisme."

Ikuti Whatsapp Channel Republika