Rabu 14 Aug 2013 21:31 WIB

Pengusaha PNG Protes Proyek Perumahan Pencari Suaka

Red:
Kamar Dagang Papua Nugini
Kamar Dagang Papua Nugini

PORT MORESBY -- Pengusaha konstruksi Papua Nugini mengklaim diabaikan untuk mendapat  kontrak bernilai jutaan Dollar seiring upaya Pemerintah Australia mempercepat perluasan fasilitas pemrosesan pencari suaka di pulau Manus.

Pengusaha konstruksi Papua Nugini mengklaim diabaikan untuk mendapat  kontrak bernilai jutaan Dollar seiring upaya Pemerintah Australia mempercepat perluasan fasilitas pemrosesan pencari suaka di pulau Manus.  Perusahaan kontruksi lokal di Papua Nugini tidak kebgian kontrak proyek bernilai jutaan Dollar yang telah diberikan kepada perusahaan asing.

CEO Dewan Manufaktur Papua Nugini, Chey Schovell mengungkapkana anggotanya tidak tertarik dengan prosesnya. "Pada dasarnya sejumlah anggota dan orang-orang dalam komunitas bisnis bertanya tanya  mengapa pengusaha PNG tidak bisa terlibat dalam kesepakatan pusat pencari suaka," katanya.

Menurut Schovell saat Pemerintah Australia mengumumkan yang disebut solusi PNG bulan Juli lalu, anggotanya menginginkan diberi kesempatan untuk memenangkan kontrak. Mereka diharuskan mendaftar ke Departemen Imigrasi Australia, namun tidak direspons.

Perusahaan lokal frustasi tatkala mengetahui perusahaan Arab Saudi yang bergerak dibidang akomodasi buat indsutri pertambangan telah mendapat kontrak membagun akomodasi di pulau Manus. “Banyak tekanan datang ke saya sebagai wakil manufaktur di PNG untuk bertanya apa yang terjadi? Kenapa kami tidak punya kesempatan berpartisipai, bahkan hanya menyampaikan kemampuan kita untuk memasok dan harga dari kami,” sergahnya.

Pembangunan berlangsung.

Red Sea Housing kini tengah membangun perumahan di pusat pemrosesan di pulau Manus, seiring dengan keinginan Pemerintah Australia untuk mempercepat kapasitas pembangunan di sana.

Sebuah perusahaan Australia, memperoleh kontrak 137 juta dolar Aus untuk membangun pusat pemrosesa baru di ibukota pulau Lorengau.

 

Decmil juga membangun perumahan bagi industri pertambangan dan ini adalah proyek pertama di luar Australia.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Papua Nugini, John Leahy, mengatakan anggotanya juga frustrasi."Masalah yang terjadi adalah bahwa kontak (proyek) kini dibuat dengan perusahaan Australia, , pemasok lokal tidak memiliki kesempatan," katanya.

Seorang juru bicara Departemen Imigrasi Australia mengatakan kontraktor dan penyedia layanan di pulau Manus sudah disarankan untuk menggunakan penyedia dan tenaga kerja lokal sebisa mungkin.

Juru bicara itu mengatakan departemen akan mengadakan briefing dengan pengusaha lokal pada akhir bulan.

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement