REPUBLIKA.CO.ID,MANAMA -- Bahrain memperketat keamanan setelah warga Syiah yang merupakan kelompok mayoritas berencana menggelar demonstrasi anti-pemerintah. Mereka menuntut pemerintah monarki yang beraliran Suni bersikap lebih demokratis. Ancaman demonstrasi pemerintah ini menimbulkan kekhawatiran bakal terjadinya huru-hara politik seperti di Mesir. Bahkan, Amerika Serikat (AS) terpaksa menutup kedutaan mereka untuk sementara.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (14/8), para aktivis anti-pemerintah melalui media sosial menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi untuk menurunkan Dinasti Khalifa yang berkuasa di Bahrain. Terinspirasi dari unjuk rasa oposisi di Mesir yang mampu menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, mereka pun mengklaim akan menjatuhkan keluarga kerajaan demi demokrasi. Mereka menyeru masyarakat berkumpul di dekat Kedutaan AS.
Namun, Bahrain berbeda dari Mesir. Tak seperti militer Mesir, militer Bahrain tetap setia kepada pemerintah. Bahkan, militer Bahrain bersumpah akan menindak tegas demonstran dan mengadili mereka yang melakukan penghasutan.
Untuk menghadapi para demonstran, aparat keamanan memperketat keamanan di Ibu Kota Manama dengan memasang barikade beton. Mereka juga mendirikan pos pemeriksaan yang dikelilingi kawat berduri. Dikerahkan pula pasukan anti huru-hara dan kendaraan lapis baja.
Juru bicara kelompok anti-pemerintah, Hussain Yousif, mengatakan, jika melihat kondisi di lapangan maka aksi kekerasan terhadap demonstran tampaknya tak bisa dihindari. ''Tapi, kita harus terus maju dan menujukkan kepada dunia dan pemerintah bahwa rakyat Bahrain memiliki hak untuk mengekspresikan diri,'' ujar dia, Selasa (13/8).
Sejak Februari 2011, negeri makmur berpenduduk 1,5 juta jiwa ini terus dilanda kerusuhan sektarian. Warga Syiah berkali-kali menggelar demonstrasi yang dibalas dengan aksi kekerasan oleh aparat keamanan.
Setidaknya 60 orang tewas dan beberapa tokoh oposisi serta aktivis HAM ditangkap.
Terkait perkembangan terbaru di Bahrain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Marie Harf mengatakan pemerintahnya mengutuk segala bentuk kekerasan. AS, ucap dia, mendukung hak bagi individu untuk menjalin hubungan damai dan rekonsiliasi.
Perdana Menteri Bahrain Pangeran Khalifa bin Salman al-Khalifa menegaskan, pemerintah akan menindak tegas setiap kegiatan yang melanggar hukum. Ia juga mengancam akan menangkap tokoh intelektual yang berada di balik aksi demonstrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika