REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,92 persen di semester I 2013 dikhawatirkan akan berdampak pada bertambahnya tingkat angka pengangguran di Indonesia.  Demikian disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (15/8).

Oleh karena itu, Armida mengatakan fokus pemerintah saat ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan angkatan kerja baru. Pencegahan agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) misalnya pada industri padat karya seperti industri sepatu turut menjadi concern pemerintah. "Karena hardest hit di sana (dengan perlambatan ini)," ujar Armida. 

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah membahas rumusan insentif untuk industri padat karya. Selain mengurangi tingkat angka pengangguran, insentif tersebut nantinya diharapkan dapat mendorong industri padat karya di tanah air. 

Dalam rumusan terkait insentif industri padat karya, terdapat beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan. Pertama, pajak karyawan ditanggung pemerintah. Kedua, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Ketiga, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  "Maksudnya itu supaya jangan terjadi PHK," kata Armida.

Lebih lanjut, Armida mengatakan pemerintah optimistis target tingkat angka pengangguran 2013 yakni 5,8 persen sampai 6,1 persen dapat tercapai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Februari 2013 mencapai 7,17 juta orang atau 5,92 persen dari jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 121,2 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yakni 5,5 persen sampai 5,8 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,8 persen sampai 7,2 persen.  Sedangkan untuk 2014, tingkat angka pengangguran pada 2014 diharapkan berada di kisaran 5,6 sampai 5,8 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika