REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menilai pidato RAPBN 2014 yang disampaikan Presiden SBY bersifat ilmiah, tapi normatif. "Masih sama dengan tahun 2012," kata Rieke yang ditemui setelah pidato kenegaraan RAPBN usai di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Rieke, angka-angka yang disebutkan Presiden SBY, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketenagakerjaan, memang dihitung secara ilmiah, tapi tanpa melihat realita yang terjadi di tengah masyarakat.

Rieke juga menggarisbawahi bagian pidato Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPN) SBY yang menyebutkan perekonomian Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam dan tenaga kerja tak terampil.

"Artinya, meskipun angka kemiskinan diklaim menurun, tapi SBY mengakui selama sembilan tahun pemerintahannya dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,9 persen, hanya melahirkan buruh tak terampil," katanya.

Anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyangsikan solusi yang digagas pemerintah untuk mengurangi buruh tak terampil, yakni dengan menghapus biaya masuk atau Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi buku-buku impor nonfiksi dan insentif bagi penelitian dan pengembangan.

"Silakan dilihat sendiri, apakah selama setahun terakhir ini kedua solusi yang diusulkan itu bisa mengurangi jumlah buruh tak terampil," katanya.

Dari kedua hal tersebut, Rieke kembali menegaskan bahwa pidato RAPBN 2014 tidak melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. "Apakah solusi itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan para buruh? Silakan masyarakat menilai," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika