Ahad 18 Aug 2013 19:08 WIB

Komnas HAM Desak Pemerintah Bertindak Soal Konflik Mesir

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Citra Listya Rini
Militer Mesir melakukan pengamanan di sekitar masjid tempat berkumpul massa pendukung Muhammad Mursi
Foto: AP
Militer Mesir melakukan pengamanan di sekitar masjid tempat berkumpul massa pendukung Muhammad Mursi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan terkait konflik di Mesir. Konflik masih belum mereda dan tindak kekerasan oleh pihak militer terus terjadi di Mesir pascapenggulingan presiden Muhammad Mursi.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik duta besar di Mesir. Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan sidang darurat untuk menghentikan kekerasan pihak militer di Mesir.

"Untuk mendorong masyarakat dunia bersatu melawan kejahatan kemanusiaan yang dipertontonkan militer Mesir," kata Maneger dalam pesan singkatnya kepada Republika, Ahad (18/8).

Maneger melihat pihak militer Mesir telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan aksi penembakannya terhadap pendukung pro Mursi.

 

Ia mengatakan aktivis hak asasi manusia di Indonesia maupun luar negeri harus bersatu mengecam tindakan pihak militer Mesir. Ia mengatakan, adanya tindakan nyata dari pihak luar ini diharapkan bisa membantu menghentikan aksi kekerasan yang terjadi di Mesir.

Melihat konflik yang terus terjadi, Maneger memandang perlu adanya tindakan dari pihak ketiga. Ia menyoroti peran Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, Dwan HAM PBB harus segera mengadakan sidang darurat untuk menghentikan kebutralan pihak militer Mesir. "Dan membawa mereka ke pengadilan HAM internasional," kata Maneger.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement