REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak erupsi Gunung Rokatenda pada Oktober 2012 hingga saat ini, sudah 3.760 warga Pulau Palue mengungsi ke luar menuju ke Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende Pulau Flores.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan pada Oktober 2012 sebanyak 2.754 jiwa (782 KK) penduduk di Pulau Palue mengungsi ke daratan Pulau Flores dengan rincian 375 KK (1.337 orang) di Kabupaten Sikka dan 407 KK (1.417 orang) di Kabupaten Ende.
Sedangkan pengungsi pascaerupsi 10 Agustus 2013, pengungsi yang keluar dari Pulau Palue ada 1.006 jiwa (378 KK).
“Masyarakat mengungsi secara bertahap,” katanya pada keterangan pers yang diterima Republika Ahad (18/8).
Menurut Sutopo, pada Senin (19/8) sebagian warga di Pulau Palue akan bertolak menuju Kabupaten Sikka menggunakan kapal reguler. Saat ini, ujarnya, masih terdapat sekitar 7.000 jiwa yang ada di Pulau Palue, dimana 1.322 jiwa tinggal di daerah berbahaya.
“Masalah yang krusial saat ini adalah penyediaan lahan bagi pengungsi, baik pengungsi lama yang mengungsi sejak Oktober 2012 maupun pengungsi pada Agustus 2013,” tutur Sutopo.
Lambatnya penyediaan lahan, lanjutnya, telah menyebabkan pembangunan rumah bagi pengungsi belum dapat diwujudkan. Padahal BNPB telah menyerahkan bantuan Rp 13,1 milyar untuk pembangunan rumah dan relokasi bagi pengungsi lama, yaitu Rp 6,6 milyar untuk Pemda Kabupaten Ende dan Rp 6,5 milyar untuk Pemda Kabupaten Sikka pada 17 Juni 2013.
“Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala BNPB kepada Gubernur NTT yang disaksikan oleh Bupati Sikka dan Bupati Ende untuk selanjutnya Gubernur NTT menyerahkan kepada kedua bupati tersebut,” jelas Sutopo.
Karena itu, Sutopo menegaskan, pemda setempat harus segera mencairkan anggaran tersebut untuk membangun rumah bagi pengungsi. Gubernur dan Bupati selaku penanggung jawab penanggulangan bencana di daerahnya, kata Sutopo, harus segera mengatasi masalah yang ada agar ada kepastian bagi pengungsi.
Ia menambahkan belum ditandatangani struktur komando tanggap darurat bencana oleh Bupati Sikka juga menyebabkan penanganan bencana belum optimal. Karena itu BNPB , kata Sutopo, memberikan pendampingan kepada pemda kabupaten dan provinsi berupa perkuatan pendanaan, teknis, logistik dan administrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika