REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh angkat bicara tentang aturan sejumlah sekolah yang akan memberlakukan tes keperawanan kepada siswinya. Menurutnya, hal tersebut tidaklah bijaksana. 

"Saya akan buat ederan kepada dinas-dinas. Kalau tujuannya anak-anak kita terhindar dari hal-hal negatif, itu ada cara lain yang lebih wise (bijaksana)," kata Nuh saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Meski begitu, Nuh mengatakan akan mempelajari kasus dan rencana beberapa daerah untuk memberlakukan tes keperawanan kepada siswinya. Kemendikbud, lanjutnya tidak bisa langsung mengintervensi persoalan tanpa tahu alasan penerapan tersebut. 

Namun, Nuh menekankan meski kewenangan pendidikan diserahkan kepada kabupaten/kota tetapi tetap ada prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. 

"Kabupaten/kota tidak serta merta apa yang dilakukannya itu bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum," katanya. 

Nuh menegaskan jangan sampai dinas pendidikan melanggar prinsip umum yang ada di masyarakat. Pun, ia mengatakan bakal membuat edaran kepada dinas pendidikan terkait hal tersebut. Diyakininya, ada cara lebih bijak untuk persoalan tersebut. 

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatra Selatan membuat rencana agar seluruh siswi sekolah di Prabumulih mengikuti tes keperawanan. Rencana itu didasari maraknya kasus siswi yang berbuat mesum dan melakukan praktik prostitusi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika