REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sosialisasi penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan KPU Jatim dikritik. Sosialisasi dianggap lemah karena hingga beberapa hari jelang hari pencoblosan masih ada sejumlah warga Jawa Timur yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilukada.

Ditanya tentang data dan pembiayaan sosialisasi selama ini, Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Najib Hamid enggan berkomentar. Ia menyebut tidak mempunyai kapasitas menjawab pertanyaan wartawan karena menganggap dirinya sebagai anggota komisioner baru.

Padahal, anggaran untuk KPU Jatim untuk penyelenggaran pemilukada 29 Agustus mendatang mencapai Rp 576 miliar.

Sebelumnya Cagub dari PDI Perjuangan Bambang DH mengkritik lemahnya sosialisasi pilkada yang dilakukan KPUD Jatim. Bambang mengatakan Pilkada Jatim sengaja dibuat senyap untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

"Kalau sosialisasinya minim siapa yang akan diuntungkan? Ya incumbent! (Soekarwo-Syaifullah Yusuf)," ujar Bambang saat berkampanye di Ponorogo, Rabu (21/8).

Cagub lainnya, Khofifah juga sempat mengatakan setiap kali melakukan kampanye, pihaknya selalu menekankan waktu penyelenggaran pemilukada. Menurutnya, masih banyak warga yang ditanya belum mengetahui kapan pemungutan suara berlangsung.

Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad sendiri telah menampik jika sosialisasi yang dilakukan pihaknya senyap. KPU, sebut Andry sudah melangsungkan sosialisasi mulai dari imbauan hingga pemasangan baliho nama, foto dan nomor urut pasangan calon.

Tiap-tiap kabupaten/kota di Jatim juga telah mendapat jatah 130 spanduk, dan ribuan poster yang ditempatkan di tiap-tiap TPS.

"Untuk baliho besar pun sudah kami imbau pasang di depan KPU, batas daerah atau lokasi yang dinilai menjadi pusat keramaian," kata Andry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika