REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus Sampang merekomendasikan agar semua korban mendapat rehabilitasi. Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rekomendasi tersebut dan mendesak pemerintah pusaat dan pemda untuk segera menindaklanjutinya.

"Menurut PAN, bahwa pemerintah terkait, elemen terkait, Kementerian Agama di Jakarta dan Pemda Sampang harus pro aktif melakukan upaya rehabilitasi terhadap warga Syiah Sampang," kata fungsionaris PAN sekaligus Wakil Ketua DPD La Ode Ida dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (28/8).

La Ode menilai, upaya rehabilitasi sudah menjadi kewajiban untuk ditunaikan negara. Pada level nasional, pemerintah pusat, kata dia, harus dikoordinasikan oleh Kemenag dan di level daerah oleh Pemkab Sampang.

Ia melanjutkan, PAN menyarankan agar tindkan rehabilitasi yang dilakukan harus memenuhi dua aspek.

Pertama, rehabilitasi fisik di mana pemerintah harus segera membangun kembali tempat permukiman warga Syiah Sampang dan mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Kedua, upaya pemulihan psikologis terhadap warga Syiah Sampang yang perlu melibatkan pekerja-pekerja sosial di lapangan harus diupayakan.

"Kita tetap berharap pemerintah melakukan pendidikan toleransi di lingkungan tempat terjadinya konflik Sampang agar masyarakat tersadarkan untuk bisa hidup berdampingan," imbau La Ode.

Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan mengatakan, partainya mendukung sepenuhnya rekomendasi TTR dan Komnas HAM. Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)segera memimpin upaya penyelesaian warga Syiah Sampang.

"Adalah kewajiban konstitusional dari Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk terlibat langsung dalam upaya perlindungan bagi setiap warga negara."