REPUBLIKA.CO.ID, PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat baru versi komersil N 291. Pesawat ini ternyata menarik banyak peminat. Selain Kementrian Pertahanan, sejumlah pemerintah daerah, PT Merpati juga dikabarkan berminat membeli produk dalam negeri tersebut.
Menurut Chief Engineer N 219 PT DI, Palman Banandhi, pesawat N 219 memiliki beberapa keunggulan. Pertama kemampuan tolak landas pendek, yakni tinggal landas dan menderat di landasan pendek yaitu 450 meter.
Landasan pun tidak harus di aspal atau beton tapi lapangan rumput juga bisa. Selain itu, daya angkutnya lebih besar dari kompetitor yakni mencapai 500 kg.
Keunggulan lainnya, kata dia, harga lebih murah, padahal teknologinya dibandingkan pesawat sejenis lain lebih canggih. Salah satunya avionis pesawat sudah menggunakan touch screen, sehingga tidak banyak tombol. Layarnya, hanya tiga tapi semua info ada dan dilengkapi dengan Keselamatan.
Program ini, kata dia, program nasional, sinergi bersama antara BPPT, Risterk Lapan, Kemenperin, dan perhubungan. ''N 212, harganya biasanya 6-7 juta dolar Amerika. Tapi, N219 harga di bawahnya,'' katanya.
(Teknisi PT Dirgantara Indonesia tengah melakukan pengerjaan pesawat N 219 di hanggar PT DI, Bandung)
N219 ini, kata dia, investasi total pengembangannya mencapai 80 juta dolar Amerika. Penelitian, dilakukan mulai 2006 berupa konseptual. Lalu, menyurvei terbang di Irian untuk mengetahui seperti apa medan yang akan dioperasikan di pegunungan 7 ribu kaki dengan landasan rumput.
Palman memastikan, kandungan lokal pesawat N219 ini sangat tinggi. Saat launching, menggunakan kandungan komponen lokal mencapai 40 persen. Namun, target akhir nanti Kemenperin akan membina supply lokal sehingga kandungan lokalnya mencapai 60 persen. Peluncuran akhir pesawat dijadwalkan, 2015. Sementara, PT DI menargetkan mengirimkan ke pembeli pada 2016.
''Lion air sudah pesen 50 plus 50 optional, total 100. Selain itu, 20 nusantara buana air sudah menandatangani kontrak 20 plus 10 optional. Jadi Total 130,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika