REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat (Jabar) menempati peringkat pertama dari 33 provinsi yang ramah investasi. Data ini berdasarkan penelitian Indonesia Governance Index 2012 (IGI) lembaga Kemitraan. Dalam rentang 1-10, data tersebut menyatakan Jabar dengan skor 9,33 yang berarti baik sekali. Sementara berturut-turut Riau, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sumatra Selatan berada di peringkat dua sampai lima.
Adapun daerah yang memiliki kondisi tata kelola tidak ramah untuk investor adalah Nusa Tenggara Timur (2,72) dan Papua Barat (3,37). Padahal, daerah tersebut notabene rata-rata memiliki nilai investasi yang besar baik dalam hal pertambangan dan energi.
Menurut Knowledge and Research Manager Kemitraan Inda Presanti Loekman, Jabar menempati urutan pertama dalam keramahan investasi karena kemudahan dalam mengakses regulasi untuk investasi yang akan dilakukan. Jabar juga memberikan pelayanan dan keamanan investasi yang sangat baik.
"Seperti yang kita ketahui misalnya Bandung sangat pesat pertumbuhan ekonominya, sehingga pembelanjaan atau bisnis sangat terbuka. Juga tidak menutup kemungkinan dengan kota-kota lainnya di Jabar," kata dia kepada ROL, Jumat (30/8).
Investasi yang cukup baik ini, kata dia, berdampak pula pada tingkat penyerapan ekonomi yang juga baik. "Terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja di Jabar yang juga cukup tinggi,"kata dia.
Sayangnya, ujar dia, meski Jabar nomor satu dalam hal investasi, tidak demikian dalam kualitas lingkungan. Berdasarkan data, Jabar berada di empat terbawah dari 33 provinsi di Indonesia dalam hal pelestarian lingkungan hidup. "Menjadi dilema tersendiri di pemerintah. Di satu sisi eksploitasi ekonomi membawa dampak positif dalam investasi, di sisi lain menurunkan kualitas lingkungan seperti udara, air dan tutupan hutan yang memburuk," papar Inda.
Penelitian IGI ini merupakan kerangka untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang terkait dengan bagaimana masyarakat, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pelaku ekonomi bersinergi dam membangun kehidupan yang lebih baik.
Penelitian IGI dilakukan untuk mengevaluasi serentak di seluruh daerah faktor-faktor capaian dan juga memberi komparasi baik dengan daerah lain maupun dalam satu wilayah kepulauan. "Jika tidak ada gebrakan perencanaan yang konsisten, semua daerah akan kehilangan momentum emas. Dibutuhkan kelegowoan para pemimpin termasuk kader partai untuk membuat perencanaan jangka panjang berbasis fakta," ujar Inda.
Data IGI terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari berbagai dokumen resmi dan terpublikasi seperti data statistik. APBD, RPJMD, dan lain-lain. Sementara data persepsi diperoleh dari narasumber yang dipilih melalui kriteria ketat. Dalam pengumpulan data, penelitian IGI melibatkan 33 peneliti dari seluruh provinsi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika