REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT-- Lebanon akan sangat terpengaruh jika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang tetangganya Suriah, terkait dugaan penggunaan senjata kimia oleh Pemerintah Damaskus, kata beberapa pengulas kepada Xinhua.
"Lebanon akan sangat terpengaruh oleh setiap peristiwa yang sedang berlangsung di Suriah, sehingga prioritas kami mesti berupa penguatan kebijakan pemisahan diri kami --tidak terlibat dalam krisis Suriah dan bersatu untuk melindungi negeri kami dari setiap dampak serangan yang diduga dilancarkan," kata Akram Chehayeb, anggota Parlemen Lebanon.
Lebanon saat ini terpecah menjadi dua kubu mengenai krisis Suriah: aliansi 8 Maret --yang dipimpin oleh gerilyawan Hizbullah dan mendukung Pemerintah Suriah, dan kubu oposisi 14 Maret --yang dipimpin oleh gerakan Masa Depan, yang menentang kekuasan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Sejak keterlibatan Hizbullah dalam krisis Suriah, perpecahan politik di Lebanon telah menjadi tajam. Terlebih lagi, terulangnya pemboman di Lebanon, yang menewaskan tak kurang dari 70 orang dan melukai lebih dari 894 orang dalam waktu kurang dari dua bulan, telah membuat rakyat dilanda kecemasan.
Bisa dipastikan bahwa jika AS menyerang Suriah, situasi di Lebanon akan bertambah rumit, demikian laporan Xinhua --yang dipantau di Jakarta, Ahad petang.
Meskipun Hizbullah menyatakan bahwa "pelaku pemboman di Ar Roueiss dan Tripoli sama", seorang mantan pejabat keamanan mengatakan kepada Xinhua, "Siapa pun pelakunya ... jelas itu adalah tindakan langsung yang berkaitan dengan krisis Suriah."
Dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai kembali terjadinya pemboman mobil di Beirut dan kemungkinan serangan AS terhadap Suriah, serangkaian langkah keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Lebanon.
Namun semua tindakan itu "tak bisa membuat negeri tersebut tetap aman jika tidak didukung oleh kesepakatan politik", kata pejabat keamanan itu.
"Kami mesti secepatnya mencapai penyelesaian guna mengakhiri krisis pembentukan kabinet. Kami mesti memiliki pemerintah yang akan mengendalikan keadaan sesegera mungkin, kabinet sementara tak bisa memerintah," kata pejabat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika