REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang mengalami kekhawatiran akibat belum beresnya penanganan kebocoran air terpapar radioaktif di area fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Perdana Menteri Shinzo Abe pun mendesak Tokyo Electric Power Co (Tepco) memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk penanganan.
Perdana menteri dari partai konservatif ini menegaskan, pemerintah akan mendukung semua upaya penghentian kebocoran di PLTN Fukushima. Termasuk akan membuat undang-undang darurat pengaliran dana untuk merehabilitasi pembangkit listrik utama di Jepang itu.
"Kami akan melangkah maju dan melaksanakan semua kebijakan yang diperlukan... Rencana-rencana telah dibicarakan, dan akan dilaksanakan," kata Abe seperti dikutip Reuters, Senin (2/9).
Pernyataan Abe memberi ketegasan, persoalan Fukushima tidak gampang. Selama ini pemerintah masih membiarkan Tepco sebagai operator utama PLTN Fukushima untuk menambal kebocoran. Namun upaya tersebut belum berhasil.
Bahkan Tepco meningkatkan bahaya kematian akibat dari kebocoran, Ahad (1/9). Perhatian internasional kembali mengarah ke PLTN Fukushima. Setelah dihantam tsunami pada 2011, kali ini fasilitas tersebut terancam dinonaktifkan lantaran kebocoran.
Tepco mengumumkan bocornya tangki air berskala 300 ton untuk pendingin reaktor nuklir. Air terpapar radiokatif tersebut merembes ke area pertanahan. Kebocoran tersebut sudah berlangsung dua pekan.
Tepco mencoba menambal, namun Ahad (1/9) mereka mengumumkan kebocoran membesar dan rembesan air radioaktif semakin membanjiri area pertanahan. Ancaman kematian akibat paparan pun dikeluarkan perusahaan.
Ketua otoritas Regulasi Nuklir Jepang (NRA) Shunichi Tanaka mengatakan, kebocoran air terpapar radioaktif mengkhawatirkan merusak ekosistem sekitar. Kebocoran yang semakin lebar membuncah kecemasan pencemaran ke perairan. PLTN Fukushima dekat dengan bibir pantai Laut Jepang di Samudera Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika