REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat mendukung langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar yang siap memberikan hadiah Rp1 miliar bagi masyarakat yang berani membuktikan aksi percaloan dalam seleksi CPNS tahun ini.
"Tentunya, itu bagus, bagus, saya mendukung, sangat efektif. Di Jawa Barat sudah efektif, pokoknya kalau di Jawa Barat harus seperti itu, ya laporkan saja, saya sepakat," kata Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Ganesha) Kota Bandung, Selasa.
Pihaknya menjamin pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Jawa Barat terbebas dari aksi percaloan.
Menurut dia, tantangan yang disampaikan Menpan RB tersebut sebagai sebuah kebijakan yang efektif untuk memberantas aksi percaloan.
"Saya tegaskan lagi bahwa pelaksanaan seleksi CPNS di Jawa Barat harus terbebas dari KKN termasuk di dalamnya aksi percaloan agar CPNS yang lolos seleksi benar-benar menjadi PNS pilihan dan terbaik," kata dia.
Oleh karena itu, kata Heryawan, di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam rekruitmen CPNS.
Menurut dia, selama ini
Pemprov Jawa Barat telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dalam proses seleksi dan penilaian CPNS.
"Namun kan sejak 2011, 2013 kita moratorium, kalau 2014 dibuka lagi, kita akan selalu gunakan kampus demi menjaga integritas dan tidak ada KKN," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin menegaskan, selama menjabat sebagai Kepala BKD, dirinya tidak pernah mendapati laporan adanya PNS khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituding sebagai calo CPNS.
"Tapi kami pernah mendapati laporan adanya oknum masyarakat yang mengatasnamakan PNS dan mengaku-ngaku kenal dekat dengan sejumlah pejabat di lingkungan BKD Jawa Barat. Oknum tersebut menjanjikan korbannya bisa lolos seleksi CPNS," katanya.
Dirinya menyatakan tidak habis pikir terhadap masyarakat yang masih percaya kepada oknum-oknum yang mengaku bisa meloloskannya dalam seleksi CPNS.
"Padahal, seleksi CPNS tidak bisa dilakukan melalui perantara. Masih wajar jika masyarakat umum, yang saya tidak mengerti, masih ada pensiunan pejabat yang juga tertipu," katanya.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat terkait proses rekruitment CPNS sehingga pihaknya terus memberikan pemahaman melalui sosialisasi yang intensif.
"Tidak hanya kepada pemerintah kabupaten/kota, sosialisasi pun dilakukannya melalui media elektronik, sepertihalnya radio. Kita juga minta seluruh PNS untuk menyeterilkan diri. Artinya, mereka harus menjelaskan pada masyarakat jika sistem percaloan itu tidak ada," kata Solihin.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika