REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang memberikan pinjaman tunai kepada nasabah. Direktur Eksekutif Bidang Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengungkapkan sejumlah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor telah melakukan kegiatan ini tanpa ada aturan khusus.

OJK mengakui tidak dapat melarang kegiatan tersebut. Pasalnya belum ada aturan khusus yang melarang hal tersebut. "Modusnya macam-macam," ujar Firdaus, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, OJK juga menemukan adanya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah untuk uang muka kredit kendaraan bermotor. Lembaga tersebut bisa dari koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kredit ini tentunya menarik nasabah lantaran telah berlakunya aturan uang muka sebesar 25-30 persen untuk pemilikan kendaraan bermotor, baik untuk pembiayaan konvensional maupun syariah.

OJK sendiri tidak bisa mencegah hal tersebut sepanjang koperasi dan BPR mempercayai nasabah yang ia berikan kredit. Sepanjang nasabah mampu membayar, tidak ada larangan bagi mereka mendapatkan kredit. Hal ini merupakan hubungan perdata antara konsumen dan lembaga keuangan. "Mungkin nasabah punya agunan lain, kan bisa saja," ujar Firdaus.

Tidak adanya larangan untuk kegiatan ini membuat lembaga yang memberikan pinjaman dana tunai menjamur. OJK menilai akan mengkaji peraturan tentang perusahaan pembiayaan. Jika permintaan pinjaman tunai sangat tinggi di perusahaan pembiayaan, otoritas dapat mengaturnya.

Hal ini, kata Firdaus, serupa seperti kehadiran produk unitlink di perusahaan asuransi. "Sepuluh tahun lalu tidak ada yang tahu produk ini akan hadir. Sekarang kita temukan ada unitlink. Ke depan kita juga akan akomodir produk di area multifinance," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengakui sudah ada beberapa perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman tunai kepada nasabah. Kegiatan ini juga sudah berlangsung cukup lama. Caranya pun mudah, cukup dengan agunan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Karenanya ia mendukung penetapan regulasi untuk kegiatan ini bagi perusahaan pembiayaan. "Kalau sudah ada dan sudah berjalan mengapa tidak diberi regulasinya," ujar Suwandi.

Dengan adanya regulasi perusahaan pembiayaan akan lebih leluasa memberikan pinjaman. Selain itu regulasi juga akan lebih menertibkan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pinjaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika