REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Indonesia Election Network Survey (Ines) membeberkan rakyat percaya mayoritas anggota DPR RI periode 2009-2014, korupsi.
Ines mengungkap, rakyat percaya 87,3 persen anggota DPR korupsi, 78,6 persen malas mengikuti sidang, sering berbohong (89, 3 persen), dan hanya 20,4 persen anggota DPR yang dipercaya sebagai orang jujur.
Dalam survei itu juga mengungkap saat merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Berdasarkan survei, responden mengatakan DPR berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sebanyak 34,5 persen, DPR tidak berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan 42,1 persen, dan yang menyatakan kurang berperan, 23,4 persen.
Direktur Eksekutif Ines, Irwan Suhanto mengatakan, survei ini dilakukan terhadap WNI yang mempunyai hak pilih pada pemilu 2014. Sampel yang diambil sebanyak 8.280 responden di 33 provinsi. "Margin of error sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," katanya di Jakarta, Kamis, (5/9).
Sementara responden yang merasa aspirasinya tersalurkan DPR hanya 18,6 persen, merasa tidak tersalurkan aspirasinya 67,1 persen, dan kurang tersalurkan 14,3 persen. "DPR dinilai kurang memenuhi aspirasi masyarakat, ini juga terlihat dari DPR yang sepakat menaikkan harga BBM padahal masyarakat menolak," tutur Irwan yang menyebut rakyat juga melihat perilaku DPR dari berbagai media massa.
Dari hasil survei tersebut, terang Irwan, sangat terlihat pengaruh media massa dalam menampilkan berita-berita seputar anggota DPR. Banyaknya berita kasus korupsi yang melibatkan DPR membuat masyarakat menilai anggota DPR banyak yang tidak jujur.
Akhir-akhir ini, kata Irwan, media juga sering menyoroti absensi dalam sidang DPR. Rupanya banyak anggota DPR yang sering membolos, akibatnya berdasarkan survei, masyarakat menilai DPR malas menghadiri sidang. Namun, ujar Irwan, masyarakat masih memiliki harapan agar DPR yang akan datang bisa lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika