REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diminta mengevaluasi pimpinan KONI. Sebab, empat Wakil Ketua Umum KONI DKI merangkap jabatan sebagai pimpinan teras di cabang olahraga (Cabor). "Jokowi harus berani mengevaluasi pengurus KONI DKI," kata Syaiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS), seperti dilansir situs beritajakarta.

Imbas rangkap jabatan tersebut berbuntut dana hibah yang dikelola KONI DKI bernilai ratusan miliar tidak transparan. Menurut Syaiful, tanpa campur tangan Jokowi, pengelolaan dana hibah tidak mungkin transparan. "Rumah ibadah  yang menerima dana hibah beberapa juta saja wajib terbuka," ujarnya.

Kondisi ini terlihat dari website resmi KONI DKI yang hingga saat ini masih mencantumkan pengurus periode lama. "Kalau mau transparan, KONI mempublish nama pengurus sehingga masyarakat tahu," tandasnya.

Syaiful juga mempertanyakan penggunaan alokasi dana hibah KONI dari Pemprov DKI. Hal ini sangat penting untuk menghindarkan duplikasi anggaran hibah dengan program kerja di SKPD.

Misalnya anggaran World Golf Junior Tournament tahun 2013 Rp 1 miliar dan invitasi atau kejuaraan bidang-bidang olahraga tertentu dengan anggaran Rp 125-250 juta. "Kalaupun anggaran bertambah juga tidak ada persoalan selama dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegasnya.

Syaiful mempertanyakan dana sebesar Rp 13 miliar masuk KONI DKI atau langsung ke cabang-cabang olahraga. Sebelumnya diberitakan, Bendahara Umum KONI DKI, Dody Rahmadi Anwar menjelaskan, pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp 107 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika