REPUBLIKA.CO.ID, Kebocoran radioaktif Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Jepang membuat pemerintah Korea Selatan (Korsel) menghentikan sementara impor ikan dari Fukushima. Larangan impor tersebut mencakup semua impor perikanan dari delapan prefektur Jepang.

Korsel mencurigai kebocoran radioaktif tersebut telah merusak ekosistem yang ada di laut Fukushima. Jadi seluruh ikan yang berada di perairan tersebut telah ikut terkontaminasi. Penghentian impor ikan tersebut telah diberlakukan sejak Senin lalu. Setelah tersebar berita pabrik Fukushima mengalami kebocoran, pemerintah Korsel langsung mengambil tindakan tersebut.

Masalah kebocoran radioaktif tersebut sebenarnya bermula sejak tsunami yang mengguncang Jepang Maret 2011 lalu. Saat itu, sistem pendingin untuk reaktor nuklir Jepang terkena masalah. Untuk menanggulanginya, teknisi Jepang memompa air untuk mendinginkan reaktor tersebut. Perbaikan tersebut memang tak mudah dan menjadi tantangan besar bagi Perusahaan pembangkit Tokyo Electric Power Company (Tepco).

Air yang berfungsi sebagai pendingin dan telah terkontaminasi radioaktif tersebut disimpan dalam tangki. Malangnya, tangki tersebut juga mengalami kebocoran. Ditambah lagi masalah pipa yang rusak secara berketerusan membuat pencemaran radioaktif semakin meluas. Belum lagi air tanah dari perbukitan di sekitar pabrik juga mengalir ke bawah dan terus masuk ke dalam area radioaktif.

"Langkah yang kami ambil ini disebabkan meningkatnya keprihatinan dari masyarakat tentang aliran ratusan ton air yang terkontaminasi ke laut di lokasi kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang," jelas juru bicara perdana menteri Korea Selatan Shin Joong Don seperti dilansir dari BBC, Jumat (6/9).

Menurutnya, Pemerintah Korsel tidak bisa mempercayai begitu saja informasi yang diberikan pemerintah Jepang soal bagaimana insiden kebocoran radioatif tersebut terjadi. Ia rasa informasi itu tidak cukup untuk memprediksi apa yang akan terjadi nantinya.

Sementara dipihak Jepang sendiri, saat ini pemerintahnya tengah berusaha agar komoditi yang mereka ekspor dapat terjamin keamanannya. "Kami sedang melakukan kontrol keamanan yang ketat berdasarkan standar internasional. Jika (radiasi) telah meningkat diatas standar yang kami tetapkan, tentu ekspor barang akan kami hentikan," juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika