REPUBLIKA.CO.ID, SAINT PETERSBURG -- Pemerintah Indonesia berharap penyelesian masalah Suriah tidak menggunakan opsi militer tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengedepankan upaya-upaya gencatan senjata bagi semua pihak.

"Jawabannya menurut pandangan saya adalah, masyarakat internasional (internastional community), yang diberikan mandat oleh perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan sejumlah tugas, yang mengandung tiga elemen tadi tentu tidak semua dilaksanakan oleh international community. Selebihnya dilaksanakan oleh bangsa Syiria, pemerintah Syiria, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Syiria sendiri," kata Presiden dalam keterangan pers di St Petersburg, Jumat sore waktu setempat.

Presiden mengatakan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah di Suriah.

"Yang pertama, sekali lagi kekerasan bloodsheet harus dihentikan, diakhir, makin cepat makin baik. Yang kedua, dengan bisa diakhirinya kekerasan sebutlah perang saudara itu, maka bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan yang tidak lancar, terhenti di sana-sini, bisa dilaksanakan dengan baik lagi," kata Presiden.

Kepala negara menambahkan,"sedangkan ketiga pandangan saya urusan Syiria, penyelesaiannya mestinya bukan penyelesaian militer tapi penyelesaian politik, yang diperlukan adalah solusi politik."

Presiden Yudhoyono mengatakan hal yang harus dilakukan adalah penghentian tembak menembak dan kemudian dilakukan sejumlah langkah untuk memastikan adanya proses penyelesaian masalah di Suriah tanpa melibatkan kekuatan militer.

Pada Jumat, di sela-sela kegiatan KTT G20, Presiden bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan menyampaikan pandangan mengenai Suriah dan juga membahas sejumlah isu lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika