REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai 9 hingga 11 September 2013, warga DKI Jakarta dan sekitarnya harus bersiap untuk tidak melihat tahu dan tempe. Hal ini menyusul diterbitkannya surat edaran dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta perihal mogok produksi.

Surat yang diterbitkan untuk menindaklanjuti dari hasil keputusan rapat koordinasi yang dilakukan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) ini, menghimbau  seluruh pengrajin tempe dan tahu untuk tidak berproduksi selama tiga hari.

Surat bernomor 44/org/IX/13 itu bebunyi: Kami himbau kepada seluruh pengrajin Tempe Tahu, seluruh DKI Jakarta dan sekitarnya untuk 'Tidak Memproduksi selama 3 hari'. Mereka kembali berjualan pada 12 September.

Selain itu, Gakoptindo juga mengeluarkan pernyataan sikapnya atas melonjaknya harga bahan baku tempe dan tahu. Tuntutan tersebut diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menuntut menurunkan dan stabilkan harga kedelai, segera realisasikan swasembada kedelaai, dan melaksanakan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maka Pemerintah wajib melaksanakan Tata Niaga Kedelai dengan benar dan konsekuen.

"Kami segenap pengrajin tempe tahu di seluruh Indonesia, memohon maaf kepada seluruh masyarakat pecinta dan pembeli tempe tahu, karena semua ini terpaksa kami lakukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika