REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Selama ini ada sejumlah tudingan yang bernada miring terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tudingan itu misalnya KPK dianggap melakukan politik tebang pilih dalam menangkap para koruptor yang berasal dari partai politik.

Menjawab tudingan itu Ketua KPK, Abraham Samad membantah. "KPK menerapkan skala prioritas dalam memberantas korupsi. Kadang ini diterjamahkan masyarakat sebagai sikap tebang pilih. Padahal tidak!" kata Samad di hadapan ribuan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III PDI Perjuangan, di bilangan Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9).

Samad mengatakan KPK membagi dua kategori skala prioritas dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, prioritas pemberantasan korupsi didasarkan pada pelaku. Dalam konteks ini, Samad mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebut KPK menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum. "Berdasarkan UU KPK fokus penindakan pada penyelenggara negara, penentu regulasi, dan aparat penegak hukum," ujar Samad.

Samad mencontohkan KPK pernah menangkap seorang hakim karena menerima suap sebesar Rp 300 juta. Dari sisi nominal uang yang dikorupsi jumlahnya memang tidak fantastis. Namun bila ditinjau dari posisi pelaku, Samad menyatakan KPK perlu mengambil tindakan. "Memang jumlahnya tidak besar. Tapi kita yakin kalau ada aparat penegak hukum korupsi efeknya bisa berbahaya," kata Samad.