REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemiskinan anak dapat terjadi pada keluarga mampu secara ekonomi, yaitu kemiskinan yang lebih didominasi oleh faktor psikologi yang berdampak pada proses tumbuh kembang anak.
"Pada keluarga yang mampu, kemiskinan anak lebih didominasi oleh faktor psikologi, yang membuat anak tidak mampu berpartisipasi dan mengalami perasaan takut," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.
Linda mengatakan, faktor psikologi dan ekonomi keluarga nyatanya dapat mengganggu pertumbuhan anak, sehingga anak merasa tidak memiliki harapan masa depan dan tidak memiliki konsep diri yang baik.
Linda mengemukakan, berbagai data menunjukkan bahwa anak-anak didera berbagai krisis multidimensi yang menimbulkan banyak tekanan dan kecemasan.
"Di satu sisi masalah kemiskinan dan kebodohan mengancam anak-anak, sementara di sisi lain, terdapat pengasuhan anak yang kurang tepat dalam keluarga dan sistem ekonomi makro yang cenderung mengabaikan perlindungan sosial bagi anak," ujar Linda.
Menurut Linda, hal tersebut mendorong terciptanya lingkungan yang tidak nyaman dan aman untuk tumbuh kembang anak.
Linda mengatakan, untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut dibutuhkan kebijakan yang holistik dan integratif yaitu Kebijakan Perlindungan Sosial yang ramah anak.
Kebijakan ramah anak, lanjutnya, yaitu kebijakan yang menjamin tersedianya layanan dasar bagi anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, berupa kesehatan, gizi, pendidikan, pendidikan anak usia dini (PAUD), air bersih dan sanitasi.
Linda mengatakan, kebijakan perlindungan sosial yang ramah anak diharapkan memberikan dukungan investasi terhadap pendidikan tanpa diskriminasi gender, usia atau status anak dalam keluarga (budaya anak sulung).
Kemudian, lanjut Linda, kebijakan ramah anak diharapkan dapat menghindari terhambatnya tumbuh kembang dan memberikan perlindungan anak karena kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, tidak mendapatkan makanan bergizi, akses sekolah dan belajar, serta akses kesehatan.
Dan terakhir, kebijakan tersebut dapat mendukung adanya pengasuhan alternatif diluar sistem panti bagi anak-anak terlantar yang tidak memiliki pengasuh atau orang tua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika