QUEENSLAND -- Sebuah petisi melalui internet yang ditanda tangani 94.500 pengguna diajukan kepada pemerintahan baru Australia di bawah kubu Koalisi yang akan membatalkan rencana membuat jaringan serat optik.

Petisi yang ditanda tangani hampir seratus ribu orang itu hanya terkumpul hanya dalam waktu tiga hari sejak diluncurkan. Petisi tersebut dibuat oleh seorang mahasiswa Nick Paine, 20 tahun, dari universitas Queensland. “Dengan kemenangan Partai Liberal dan Tony Abbott, saya pikir mayoritas warga Australia senang dia memerintah,” ujar Paine.

"Saya hanya merasa, selama kebijakan National Broadband Network (menjadi kekhawatiran), saya pikir itu salah satu sikap yang tidak mencerminkan sikap Australia," sambungnya.

Nick Paine membuat petisi online pada hari Minggu lalu untuk memprotes rencana Partai Liberal memotong anggaran sebesar AUS $ 29.5 milyar untuk penyediaan jaringan model fiber optik.

Dia ingin pemerintah baru untuk tetap melanjutkan rencana anggaran AUS$ 44.1 milyar jaringan serat optik lokal . Sebuah jaringan yang menghubungkan setiap rumah dan bisnis dengan kabel serat optik dan menyediakan layanan internet lebih cepat .

Koalisi menginginkan jaringan serat yang menggunakan serat optik melalui rute jalan dan kemudian menggunakan jaringan Telstra untuk tahapan akhirnya.

Cara itu dianggap memperlambat koneksi jaringan internet namun bisa segera dilakukan dan lebih murah.

Koalisi mengatakan hal tersebut akan menjamin kecepatan internet minimal 50 megabita per detik pada 2019, sementara jaringan serat optik National Broadband Network akan mendorong kapasitas  hingga satu gigabit per detik, tapi  baru bisa selesai pada tahun 2021 .

Juru bicara komunikasi Koalisi, Malcolm Turnbull, menjelaskan akan mengkaji terlebih dahulu biaya-manfaatnya. "Sedikit kejutan kecil bahwa orang-orang di seluruh Australia sedang menunggu broadband yang lebih baik - setelah enam tahun Pemerintahan Buruh masih ada dua juta rumah tangga yang koneksi Internetnya buruk, mereka bahkan tidak dapat mengakses video YouTube , " katanya 

Ikuti Whatsapp Channel Republika