REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertekad mengendalikan atau 'menginjak-injak' laju inflasi DKI Jakarta yang menjadi penyumbang terbesar inflasi di seluruh Indonesia agar semakin rendah.
"Yang kita lakukan ini untuk mengendalikan inflasi, kita 'injak-injak' agar semakin rendah dan semakin rendah," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (13/9).
Jokowi mengatakan inti masalah tersebut ada di lapangan (pasar) yang terkait dengan pasokan, ketersediaan dan distribusi. "Problemnya (masalahnya) memang ada di lapangan, di Pasar Cipinang, Kramatjati dan ada hubungannya dengan pemerintahan," ujarnya.
Karena itu, ungkap Jokowi, dia dan Gubernur BI mengunjungi Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk mengetahui pelaku-pelaku yang menyebabkan terganggunya ketersediaan dan berefek pada inflasi. "Saya ingin melihat sebetulnya pemainya siapa, pelakunya siapa, kartelnya siapa, mafianya. Kalau ketemu kita akan berikan (tindak)," katanya.
Jokowi berharap dengan tindakan tersebut dapat membantu permasalahan ekonomi yang saat ini tengah melambat. "Nanti akan kelihatan percuma kalau pertumbuhan ekonominya tinggi tapi inflasinya lebih tinggi, artinya ekonominya harus digenjot agar naik dan inflasinya diinjak agar serendah mungkin saya kira nanti kalau lapangannya sudah terbuka mungkin akan kita kuasa tindak," paparnya.
Dia juga mengimbau agar BI terus memberikan informasi kepada gubernur terkait inflasi dan sebagainya."Mungkin informasi bisa diberikan dari Gubernur BI kepada kami. Yang bagian pasar, bagian kumuh, itu bagian saya," katanya.
Inflasi Provinsi DKI Jakarta menyumbang sebesar 22,5 persen dari total inflasi di seluruh Indonesia. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur BI mengkoordinasikan empat langkah tersebut di antaranya.
Pertama, mengembangkan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS). Kedua, memperkuat kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis. Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik dan keempat, pendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika