REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akhirnya punya pimpinan baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Mahendra Siregar sebagai kepala BKPM yang baru. Mahendra menggantikan Chatib Basri yang sebelumnya merangkap jabatan menkeu sekaligus BKPM.
Penunjukkan Mahendra sebagai nahkoda BKPM disampaikan dengan singkat oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat. "Benar, Mahendra akan jadi kepala BKPM," kata Hidayat dalam pesannya kepada Republika, Sabtu (14/9) sore.
Posisi kepala BKPM sempat jadi teka teki di Kabinet Indonesi Bersatu II. Ini karena SBY menunjuk Chatib Basri, kepala BKPM sebelum Mahendra, menjadi menteri keuangan. Menkeu sebelumnya dijabat Agus Martowardojo yang sekarang duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia.
Selama beberapa bulan Chatib merangkap jabatan menkeu dan kepala BKPM.
Chatib menjadi kepala BKPM menggantikan Gita Wirjawan. Dalam perombakan kabinet tahun lalu, SBY menunjuk Gita Wirjawan menjadi menteri perdagangan.
Siapa Mahendra Siregar? Sebelum pindah kantor dari Lapangan Banteng ke Gatot Subroto, Mahendra menjabat wakil menteri keuangan. Ia sebelumnya juga sempat dua tahun duduk di kursi wakil menteri perdagangan, mendampingi Mari Pangestu.
Laki-laki yang lahir di Jakarta 1 Januari 1970 ini lama berkarier di Kemenko Perekonomian sejak masa Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti pada 2001. Di bawah Menko Perekonomian Boediono, Mahendra menjadi deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional.
Mahendra sempat menjadi buah bibir pengusaha terkait lamanya waktu keluar peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok (dwelling time). Kadin mengeluhkan prosedur Ditjen Bea Cukai yang berbelit-belit sehingga peti kemas baru bisa keluar setelah belasan hingga puluhan hari.
Menghadapi kritik Kadin, Menkeu Chatib Basri, memerintahkan Mahendra yang ketika itu menjadi wakilnya untuk berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini agar Mahendra melihat persoalan dan memecahkan masalah dwelling time secara langsung di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika