REPUBLIKA.CO.ID, PULAU KOMODO -- Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono menyambut usulan menjadikan komodo sebagai nama fasilitas negara. Nama komodo dirasa cocok untuk kapal perang, ataupun kapal selam.
Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya saat acara puncak Sail Komodo, Sabtu (14/9). "Akan kita bicarakan baik-baik, yang jelas kami suka dan bangga pada komodo," ujar Presiden.
Sebelumnya Presiden dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menamakan komodo untuk nama kendaraan tempur taktis buatan Indonesia. Komodo dianggap sebagai nama yang tepat karena karakternya yang cepat, lincah dan cepat. Presiden mengaku turun tangan langsung dalam proses pembuatan kapal tersebut.
Dalam acara yang sama, Presiden mengimbau agar semua daerah terus membangun dan berbenah. Apabila langkah ini dilakukan dengan komitmen penuh, maka kemajuan akan berlangsung cepat dan masyarakat pun makin sejahtera. "Tunjukan kepada dunia , bahwa negeri kita tidak hanya kaya sumber daya kelautan, tapi juga kaya pariwisata," katanya.
Sail Komodo menurut Presiden merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan masyrakat bahari Indonesia kepada dunia. Selama tiga bulan, para delegasi dari 20 negara diajak berkeliling ke 40 tempat di NTT. Hingga tahun 2025 mendatang, diharapkan NTT bisa menjadi pintu gerbang selatan dan destinasi utama pariwisata dunia.
Kini Pulau Komodo juga telah diresmikan sebagai The New 7 Wonders of Nature. Presiden berharap masyarakat ikut memelihara dan melestarikan hewan purba ini.
Gubernur NTT, Frans Labu Raya bercerita bahwa banyak masyarakat masih mempercayai bahwa Ora, nama lain komodo, adalah saudara kembar manusia. Makanya Ora tidak akan mengusik hidup manusia apabila tidak diganggu."Ora atau komodo diyakini akan membawa berkah bagi saudaranya," ujar Frans.
Puncak acara Sail Komodo diadakan di Pantai Pede, Manggarai Barat, NTT. Rangkaian kegiatan keseluruhan Sail Komodo ini menelan biaya hingga Rp 1 triliun. Sayangnya, masyarakat sekitar pulau tidak bebas berpatisipaai ataupun mendekati panggung acara. "Seharunya ini pesta rakyat, tanpa memilah siapa dia dan siapa kami," kata Kepala Desa Gorontalo, Aladin Nasar kepada Republika, Sabtu (14/9).