REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY diminta menonaktifkan dua menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang ikut Konvensi Capres Partai Demokrat. Kedua menteri itu adalah Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
"Untuk itu, Presiden SBY harus menonaktifkan menterinya yang ikut konvensi," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida di Jakarta, Selasa (17/9).
Laode Ida mengapresiasi pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat (PD). Ia menilai Konvensi Partai Demokrat telah berupaya membuka kesempatan kepada figur-figur yang dianggap layak untuk masuk bursa capres.
Namun, kata dia, Presiden SBY sebagai Ketua Umum DPP PD harus memberikan contoh yang baik kepada publik, karena peserta konvensi harus secara sungguh-sungguh diposisikan peserta yang masuk panggung pertempuran.
Selain itu, tambah Laode, SBY bisa meminta pimpinan BPK agar menon-aktifkan Ali Masykur Moesa dari jabatannya sebagai anggota BPK.
"Langkah itu harus dilakukan agar ketiga figur capres itu lebih fokus pada agenda politik mereka dan tugas-tugas kementerian dan atau BPK ditangani secara khusus oleh figur yang tak punya agenda politik," kata Laode.
Apalagi, tambahnya, Indonesia sekarang berada dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif seperti melemahnya rupiah dan juga rumitnya impor sejumlah kebutuhan pokok.
"Dalam situasi seperti itu, saya kira para menteri itu harus fokus pada pekerjaannya. Selain itu, konflik kepentingan dalam proses-proses konvensi juga harus dicegah, seperti konvensi itu dibiayai dari kegiatan sebagai menteri atau anggota BPK," kata Laode.
Ketika ditanyakan bagaimana dengan posisi Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD RI Irman Gusman, apakah keduanya juga harus mundur atau non-aktif, ia menegaskan khusus untuk keduanya (Irman dan Marzuki) tidak perlu mundur, karena bukan eksekutif.
"Mereka (Marzuki Alie dan Irman Gusman) pejabat politik di parlemen. Beda dengan pejabat eksekutif atau BPK. Jadi, Ketua DPD RI dan Ketua DPR RI tidak perlu mundur, karena mereka politisi dan konvensi itu juga agenda politik," kata Laode.
Dalam kaitan itu, Laode mendesak perlunya transparansi anggaran atau dana peserta konvensi, menyangkut sumber dan jumlahnya.
Dari 11 peserta konvensi, ada delapan orang yang sedang menjabat sebagai pejabat publik, di antaranya Marzukie Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman, dan Ali Masykur Moesa.
Ikhlas Mengundurkan Diri
Sebelumnya, Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, mengatakan, Gita Wirjawan memiliki modal untuk memenangkan Konvensi Partai Demokrat.
"Kementerian Perdagangan merupakan kementerian terbaik dalam survei pelayanan publik versi Ombudsman. Pencapaian-pencapaian seperti ini menunjukkan kinerja kepemimpinan yang baik dari menteri Gita Wiryawan,'' ujar Jeffrie beberapa waktu lalu.
Meski begitu, kata Jeffrie, pencapaian itu hanyalah salah satu saja dari modalitas yang harus dimiliki oleh Gita Wiryawan bila ingin memenangkan konvensi capres Partai Demokrat.
''Dalam beberapa bulan ke depan ini seharusnya pekerjaan-pekerjaan rumah di Kemendag yang belum selesai harus mulai dirampungkan secepatnya oleh Gita Wiryawan,'' tutur Jeffrie.
Pasalnya, kata dia, Gita mesti berkonsentrasi untuk mengikuti konvensi. "Menurut saya akan sangat bijaksana bila Gita Wiryawan setelah merampungkan tugas-tugas di Kemendag dan ikhlas untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Bila ini dilakukan akan sangat positif sekali, sekaligus menjadi teladan dan contoh buat pejabat-pejabat lain,'' ungkap Jeffrie.
''Apakah Gita Wiryawan akan melakukan itu? Bergantung pada secepatnya ia menuntaskan pekerjaanya di Kemendag,'' kata Jeffrie.
Namun jika pekerjaannya di Kemendag belum tuntas juga, Jeffrie mengusulan agar Gita secara gentleman untuk mundur dari pencalonannya sebagai peserta konvensi capres partai demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika