CANBERRA -- Masyarakat farmasi Australia mengedarkan petisi yang meminta konsumen mendukung upaya penyelamatan apotek lokal Australia. Petisi itu dicantumkan di setiap loket penerimaan resep di apotik-apotik di Australia.
Petisi itu merupakan respon dari keputusan di menit-menit terakhir pemerintahan Kevin Rudd yang mengurangi harga dari obat-obat yang diresepkan. Asosiasi Farmasi Australia menilai keputusan itu akan berdampak buruk bagi konsumen..
"Perubahan itu akan memaksa sejumlah apotik berhenti melayani konsumen obat terutama pasien lansia, pasien muda maupun pasien penyakit kronis, karena keputusan itu akan berdampak pada 1,000 apotik di pedesaan dan kawasan regional dan 410 kota di Australia yang hanya memiliki satu apotik," kata rilis asosiasi itu.
Dibawah aturan yang baru ada sejumlah obat-obatan yang biasa diresepkan dokter dimasukan dalam daftar Skema Manfaat Obat-obatan (PBS) yang harganya sudah ditentukan pemerintah.
Dengan ketentuan ini warga pemegang kartu jaminan berobat hanya perlu membayar paling mahal 36.10 dolar Aus per resep atau 5.90 dolar Aus jika menggunakan kartu diskon.
Pemerintah akan membayar perusahaan obat secara langsung, dan selisih harga patokan dan harga eceran akan dibayarkan oleh konsumen.
Jika harga dalam skema PBS kurang dari $36.10, maka pemerintah masih tetap akan membayar sesuai dengan uang yang dibayarkan pasien.
Saat ini konsumen membayar harga PBS dan jaminan sosial sebesar AUS$1.11 dan ongkos resep obat pilihan sebesar 4.11 dolar Aus.
Dampak dari kebijakan pemotongan harga obat ini tampaknya akan tidak merata dikalangan penjual obat.
Mereka yang telah berencana kedepan dan mengharapkan keuntungan dari diskon obat generik dari produsen tampaknya harus gigit jari.
Apoteker profesional Australia mengatakan pemilik yang berpikir dan mengharapkan keuntungan dari margin harga obat dari produsen farmasi akan tetap berlanjut selama enam tahun ke depan bisa jadi harus melakukan pemecatan karyawan atau mengurangi biaya staf.
Sebaliknya menurutnya pemilik Apotik yang handal akan membangun strategi untuk memitigasi kebijakan ini meskipun akan tetap merasakan ketidakadilan dari keputusan mendadak ini terhadap rencana ini meskipun masih dalam tahap jangka menengah".
Sementara itu Terry White ahli kimia kepada ABC Fact Check mengatakan perusahaan farmasi yang lebih kecil independen dan transaksional akan menjadi pihak yang paling tertekan dengan kebijakan ini.
Namun Profesor Philip Clarke dari Universitas Melbourne membandingkan kebijakan pemotongan harga obat diluar negeri.
"Inggris menerapkan sistem penetapan harga obat dimana harga obat akan turun setiap 3 bulan sekali dan mereka juga menutup diskon yang biasa diterima apotik,” kata Professor Clarke.
"Ini berarti obat generik jauh lebih murah. Industri obat tampaknya tidak keberatan mengingat jumlah lisensi di Inggris terus meningkat sekitar 1.000 selama lima tahun terakhir."
Ikuti Whatsapp Channel Republika