REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran sejumlah kader Partai Demokrat dalam acara pendeklarasian Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), tak pelak menuai gesekan di kalangan internal partai politik tersebut.

Beberapa nama seperti Saan Mustopa dan I Gede Pasek Suardika pun dikabarkan terancam sanksi karena keikutsertaan mereka dalam persemian organisasi bentukan Anas Urbaningrum itu.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris menuturkan, kekisruhan baru ini tidak terlalu berpengaruh terhadap masa depan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Kalau pun ada, tidak sampai berdampak signifikan terhadap elektabilitas Demokrat," tutur Syamsuddin, Rabu (18/9).

Ia tidak melihat kisruh soal PPI sebagai ancaman bagi elektabilitas Demokrat. Sebab sekarang citra partai besutan SBY itu belum pulih akibat berbagai dinamika yang terjadi sebelumnya.

Bahkan, pemecatan Saan Mustopa dari jabatannya sebagai sekretaris fraksi di parlemen pun, menurutnya, tidak terlalu memiliki risiko terhadap masa depan partai itu. "Ketokohan Saan belum terlalu penting di Demokrat. Pemecatan itu tidak terlalu berdampak,” ujarnya.

Seperti diketahui, kehadiran beberapa kader Partai Demokrat dalam peluncuran PPI di kediaman Anas di Jakarta akhir pekan lalu, menuai kecaman dari petinggi partai besutan SBY tersebut. Kritik pedas datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, yang mencap anggota partainya yang menghadiri acara itu sebagai pembelot.

Max menilai, PPI adalah simbol perlawanan terhadap partainya. Pasalnya, peluncuran organisasi tersebut seakan-akan sengaja dibuat bersamaan waktunya dengan pendeklarasian peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Karenanya, kata dia, mereka yang mendukung, apalagi sampai bergabung dengan PPI, berarti menunjukkan sikap menantang Partai Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika