REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsudin mengatakan, ada etika dalam berpolitik yang harus diikuti politisi.

Pernyataan itu dilontarkan Amir menyangkut pencopotan dua kader Partai Demokrat dari struktur strategis Fraksi PD di DPR lantaran hadir dalam peluncuran ormas baru bentukan Anas Urbaningrum.

"Kalau menurut saya konstitusi kita sudah berikan hak bahwa setiap orang bebas berorganisasi tapi etika diatur manakala seorang berpatai ada kode etiknya," katanya saat ditemui di kantor presiden, Rabu (18/9).

Ia mengaku tidak tahu persis mengenai rotasi yang dilakukan di Fraksi PD di DPR. Menurutnya, tidak masalah jika seseorang ikut ormas tertentu.

Namun, tetap harus melihat etika dalam berorganisasi. Ketua Dewan Pembina Harian, EE Mangindaan mengatakan ketentuan untuk melakukan rotasi menjadi kewenangan DPP PD.

Amir sepakat harus tetap ada etika dalam berpolitik, terlebih lagi dalam menghadiri acara tertentu. "Kalau hadir (dalam peluncuran ormas Anas) silakan saja. Kan teman. Kalau Anas undang saya, mungkin saya akan datang, tapi bukan dalam rangka peluncuran PPI," katanya.

Ia menegaskan kalaupun hadir dalam ormas seharusnya jangan sampai mengganggu partai. Karena, PD menginginkan politik yang cerdas dan santun untuk tetap bisa dijaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika