REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pemerintah Palestina diambil sumpahnya, Kamis, di kota Ramallah, Tepi Barat, beberapa pekan setelah Perdana Menteri sementara Rami Hamdallah setuju memegang jabatan itu secara permanen.
Kabinet tersebut tidak berubah dari susunan sebelumnya pada Juni, ketika pertama kali dibentuk, namun harus disumpah lagi setelah krisis pada akhir bulan itu karena "pergolakan kekuasaan".
Hamdallah, yang menggantikan pendahulunya, Salam Fayyad, dan disumpah pada 6 Juni, mengundurkan diri dua pekan kemudian karena perselisihan dengan dua deputinya.
Namun, Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta Hamdallah menjadi PM sementara sampai pengangkatan perdana menteri baru.
Pada 13 Agustus, Abbas kemudian meminta Hamdallah memegang jabatan itu secara permanen dan membentuk pemerintah baru dalam waktu lima pekan, dan ia menyetujuinya.
Dua deputi Hamdallah yang mendasari keputusannya untuk mengundurkan diri pada Juni, Ziad Abu Amr dan Mohammed Mustafa, tetap memegang jabatan mereka pada Kamis.
Pengunduran diri pada 23 Juni itu merupakan yang kedua kali dilakukan seorang perdana menteri Palestina dalam waktu 10 pekan karena pergolakan kekuasan.
Pada April, Fayyad yang saat itu menjadi PM mengajukan pengunduran dirinya karena pergolakan kekusaan dengan Abbas menyangkut pos kementerian keuangan.
Pengangkatan Hamdallah pada Juni semula dianggap sebagai langkah sementara sampai Abbas bisa membentuk pemerintah persatuan nasional sesuai dengan perjanjian rekonsiliasi 2011 antara gerakan Fatah kubunya dan kelompok Hamas saingannya.
Hamas, yang menolak mengakui perdana menteri Pemerintah Palestina yang bermarkas di Tepi Barat, menentang perundingan perdamaian yang dimulai lagi antara Palestina dan Israel.
Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.
Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.
Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika