REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta agar usulan pemerintah dalam RUU Pilkada tentang pemilihan bupati/wali kota agar dipilih langsung oleh DPRD perlu dipertimbangkan secara serius. Usul tersebut dinilainya cukup bagus.
"Pemilihan bupati atau walikota oleh DPRD diyakini dapat menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain itu, departemen dalam negeri, KPU, Bawaslu, dan instansi pemerintah lainnya tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk mengawasi dan memantau jalannya pilkada di 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata Saleh di Jakarta, Sabtu, (21/9).
Menurut Saleh, dari dua pilihan yang ada, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, yang paling banyak diuntungkan adalah partai-partai besar yang memiliki perwakilan yang banyak di DPRD karena suara mereka besar, maka merekalah yang paling memungkinkan memenangkan setiap pemilihan.
Keuntungan pemilihan oleh DPRD, terang Saleh, mengurangi cost politics yang cukup besar. Selain itu, tidak menelan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Sengketa pilkada, ujar Saleh, juga akan menurun. Tugas Mahkamah Konstitusi juga menjadi lebih ringan.
Sementara jika pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh rakyat, kata Saleh, siapa pun memiliki kemungkinan dan potensi untuk menjadi kepala daerah. Bukan hanya kandidat dari partai-partai kecil, mereka yang bukan pengurus parpol pun bisa menempuh jalur independen.
Kelemahan sistem ini, terang Saleh, menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Selain untuk biaya penyelenggaraannya, political cost yang harus dikeluarkan oleh kandidat juga sangat besar sebab mereka perlu menyiapkan anggaran untuk atribut, kampanye, dan kegiatan sosial lain.
Bahkan, lanjut Saleh, tidak jarang para kandidat juga harus membayar langsung para pemilih agar bisa memenangkan pertarungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika