Senin 23 Sep 2013 22:50 WIB

Khofifah-Herman Siapkan Bukti Kecurangan Pilkada Jatim

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Citra Listya Rini
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja ketika mengikuti Debat Cagub dan Cawagub Jatim 2013-2018 di Surabaya, Jatim, Senin (12/8) malam.
Foto: Antara
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja ketika mengikuti Debat Cagub dan Cawagub Jatim 2013-2018 di Surabaya, Jatim, Senin (12/8) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2013, Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawireja menyiapkan bukti-bukti kecurangan pasangan incumbent Sukarwo dan Syaifullah Yusuf. 

Bukti kecurangan itu akan mereka bawa dalam persidangan perdana sengketa Pemilu Jatim di Mahkamah Konstitusi (MK). "Pasangan Berkah Bawa Bukti Penggelembungan Dana Hibah Pemprov Jatim," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/9).

Herman mengatakan dirinya memegang banyak bukti penggelembungan dana hibah dan bansos di dalam APBD Jatim. Menurutnya, penggelembungan anggaran meningkat dari tahun ke tahun. 

"Kalau 2008 waktu itu Rp 1,8 triliun, sekarang ini 2013 mencapai Rp 5 triliun untuk dana hibahnya yang dibagikan bukan APBD, jadi itu 2013 ini 5 triliun," ujar Herman.

Herman mengakui penggelembungan dana hibah ini dilakukan dengan cara legal melalui persetujuan DPRD Jati. Namun begitu, pemanfaatan penggelembungan dana hibah berkaitan dengan upaya incumbent melanggengkan kekuasaan di Jawa Timur.

"Justru yang legal ini mereka bersama-sama sekelompok kecil Pemprov dan DPRD mengakali duit rakyat. Jadi, cara melanggengkan kekuasaannya ini yang nggak benar," katanya.

Sementara itu aktivis  Gerakan Masyarakat Sipil, Adhie Massardi menilai kasus penggelembungan dana hibah bisa dikategorikan sebagai pidana politik serius. Menurutnya persetujuan penggelembungan dana hibah dan bansos tidak lepas dari peran 22 anggota legislatif Demokrat di DPRD Jatim.

 "Ini menjadi pelajaran tidak cukup hanya pemilu ulang aja. Jadi, ini harus didiskualifikasi," imbaunya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement