FIJI -- Perdana Menteri interim Fiji, Frank Bainimarama, membela kudeta yang dipimpinnya tujuh tahun lalu. Dalam pidatonya di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York hari Kamis (26/09/2013), Bainimarama menyatakan sebelum kudeta tersebut, Fiji menderita di bawah sejumlah elit.
Pada bulan Desember 2006, Bainimarama memimpin kudeta militer melawan pemerintahan Laesenia Qarase. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi perdana menteri interim.
Menurutnya, para elit yang berkuasa sebelum kudeta menanam benih-benih perpecahan dan melumpuhkan institusi-institusi independen. Kudeta yang terjadi pada tahun 1987 dan 2000 pun, menurut Bainimarama, merupakan gambaran bagaimana pemerintahan saat itu tidak berfungsi dengan semestinya.
"Puluhan ribu warganegara Fiji menderita dan banyak yang memutuskan untuk meninggalkan Fiji selamanya," kata Bainimarama.
Ia menyatakan komitmennya mengadakan pemilihan umum di Fiji tahun depan. Menurut Bainimarama, dengan disahkannya konstitusi Fiji yang baru bulan ini, "kompas nasional kita akhirnya kembali disetel ulang."
"Setelah 43 tahun dan tiga Undang-undang Dasar, akhirnya kita memiliki konstitusi yang layak bagi warga Fiji," ucapnya.
Bainimarama menyatakan kekecewaannya mengenai terputusnya ikatan Fiji dengan beberapa rekan-rekan tradisionalnya akibat kudeta yang Ia lakukan. Ia membandingkan kudeta di Fiji dengan perang sipil di Amerika Serikat, pemberontakan Eureka di Australia, dan Revolusi Perancis.
"Kami sangat kecewa, beberapa teman kami yang paling lama tidak memiliki kepercayaan pada kami," ucapnya. "Mereka meninggalkan kami dan ingin menghukum kami dengan berbagai sanksi."
Menurut Bainimarama, sejumlah negara tersebut "memilih mendukung bentuk demokrasi, pemerintahan dan keadilan di Fiji yang tidak akan mereka terima untuk diterapkan pada mereka sendiri."
Ia menambahkan bahwa akibat terisolasi dari rekan-rekan tradisional, Fiji berusaha menjadi lebih mandiri dan memperkuat posisinya di dunia internasional.
Bainimarama mencontohkan peran negaranya sebagai ketua G77+China dan posisinya dalam Komite Dekolonisasi PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika