REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Palestina, Kamis (26/9), menyeru masyarakat internasional "agar tetap siaga untuk mengutuk dan menghentikan setiap tindakan di lapangan yang akan merusak perundingan perdamaian" seperti berlanjutnya pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Mahmoud Abbas, Presiden Negara Palestina, mengeluarkan pernyataan tersebut saat ia berpidato dalam Debat Umum, Sidang Majelis Umum PBB, yang dimulai di Markas PBB, New York, Selasa (24/9).

"Ada konsensus internasional --di antara banyak negara di dunia, organisasi regional dan internasional dan Mahkamah Pidana Internasional-- mengenai tidak-sahnya dan pelanggaran hukum dari pembangunan permukiman ini," kata Abbas sebagaimana dikutip Xinhua, Jumat pagi.

Sidang Majelis Umum PBB, yang memiliki 193 anggota, memberi suara berlimpah pada 29 November 2012 untuk menaikkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota. Abbas mengatakan ia merasa terhormat bisa berpidato di Sidang Majelis Umum PBB "untuk pertama kali dengan nama Negara Palestina".

"Rakyat Palestina merayakan resolusi ini, sebab mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian di dunia, tapi dunia mendukung mereka, dan sebab mereka menyadari bahwa hasil dari suara anda yang sangat banyak berarti keadilan masih mungkin diperoleh dan masih ada ruang buat harapan," katanya.

Abbas pada Selasa bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di sisi debat tahunan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB. Itu adalah pertemuan pertama kedua presiden tersebut sejak Washington meyakinkan Palestina agar kembali ke meja perundingan dengan Israel, setelah pembicaraan perdamaian Timur Tengah terhenti selama tiga tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika