REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mewacanakan penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pembelian dengan APMK diharapkan dapat menekan penggunaan BBM dan mengurangi impor. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) mengapresiasi hal tersebut. Namun, penggunaannya lebih diarahkan pada e-money, bukan kartu debit.

Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali, mengatakan pembeli BBM diarahkan untuk memakai e-money dari perbankan. Dalam e-money tersebut terdapat fitur yang berisi alokasi untuk pembelian BBM bersubsidi yang dijatah, misalnya per orang 100 liter per bulan. "Anda mau punya mobil berapapun, dapat target 100 ya sudah 100, lebih dari itu harga normal (tanpa subsidi)," ujar Ali yang ditemui Jumat (27/9).

Setelah jatah BBM bersubsidi di kartu tersebut habis, pembeli masih dapat membeli BBM namun dengan harga tanpa subsidi. Jatah dalam e-money tersebut dimungkinkan berbeda untuk tiap orang, tetapi konsepnya diarahkan seperti itu. "Lebih dari itu tidak ada subsidi lagi, sehingga tidak akan bocor," ujar dia.

Jika plafon dalam kartu tersebut belum habis dalam sebulan, sisanya dapat dinihilkan atau diakumulasi dengan bulan berikutnya tergantung dari kebijakan. Kartu BBM semacam itu, menurutnya, sudah berlaku di beberapa negara seperti Iran dan Cina. BRI mengaku sudah lama mendiskusikan hal tersebut. Ali yakin perbankan lain yang memiliki produk kartu e-money dapat menerapkan fitur pembelian BBM pada kartunya. "Sekarang kemungkinan diskusinya untuk menentukan kuota masing-masing orang itu," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika