REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera memberlakukan konsep jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, operasional ERP akan dikelola oleh swasta yang memenangkan tender investasi.
Hal tersebut dilakukan karena Pemprov tidak mau mengambil risiko. Sebab, kata dia, ERP merupakan barang baru. Sehingga kemungkinan sistem tidak berjalan dengan semestinya bisa saja terjadi.
Sementara pemprov tidak memiliki dana untuk memperbaiki teknologinya jika ada kerusakan. "Kalau swasta, dia merasa sedikit kecolongan saja pasti langsung pasang. Karena ini duit dia juga," katanya di Balai Kota, Jumat (27/9).
Ahok menambahkan, swasta yang mau mengikuti tender investasi ERP harus berbentuk perseroan. Ia menyebut anak perusahaan BUMD Jakarta Propertindo, yaitu Jakarta Komunikasi (Jakkom)ikut dalam tender tersebut.
"Saya tugaskan Jakkom, anak perusahaan Jakpro untuk ikut tender supaya jadi penyeimbang. Kan kita enggak mau, dong, oligarki ngerjain kita," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika