REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi  Lurah Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan, Susan Jasmine Zulkifli,  terus bergulir. Perempuan 43 tahun tersebut banyak mendapat penolakan dari warganya karena alasan beda agama.

Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor ikut berkomentar terhadap fenomena yang belakangan ramai dibicarakan publik itu. Ia mengatakan, terjadinya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar di alam demokrasi.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan saat ini terus ia upayakan di warga setempat.

“Kita akan terus coba berikan (pemahaman),” katanya kepada Republika dalam acara Bedah Kampung oleh Kementerian Sosial di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (29/9). Ketika ditanya tentang kemungkinan digantinya Lurah Susan, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

Namun ia menegaskan, bahwa tidak ada penurunan kinerja oleh Lurah Susan selama ini. “Kita sudah laporkan yang terjadi pada pimpinan, sementara ini masih enggak ada perubahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mengatakan, agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertimbangkan penggantian Lurah Susan.

“Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah non muslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi,” kata Gamawan.

Namun hal itu ditolak oleh Jokowi. Menurutnya, pergeseran Lurah bukan ditentukan atas dasar protes warga soal beda keyakinan. Akan tetapi dari hasil evaluasi setiap enam bulan. Bahkan, Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan,  jika Mendagri harus belajar konstitusi lagi.

“Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY yang sering didemo juga. Ya dong, saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun karena banyak yang demo kan, kalau begitu musti diganti dong. Kemarin Pak Jokowi juga didemo dari buruh berapa kali, saya juga khawatir,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika