REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Rencana pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)  yang akan diterapkan pemerintah pusat dinilai tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta pun telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembatasan BBM tersebut. "Semua mesti pakai debit card. Enggak bisa cash. Supaya bank bisa melaporkan yang beli BBM siapa," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.

Dikatakan Basuki, penggunaan debit card bertujuan agar Pemprov DKI lebih mudah menempuh jalur hukum bagi warga yang membeli BBM berlebihan. "Kalau ketahuan kamu belinya banyak, polisi tangkap," kata Basuki.

Ia menilai, penggunaan debit card lebih masuk akal untuk mengkontrol pemakaian BBM, ketimbang rencana pemasangan chip  yang akan ditempel pada setiap kendaraan bermotor. "Minimal lebih masuk akal daripada pasang kit pakai kartu-kartu aneh kan. Itu namanya mau hemat duit tapi keluar duit. Kalau ini kan (debit card) enggak, hampir semua orang punya," tegasnya.

Meski begitu, Basuki bersikukuh agar pemerintah pusat lebih baik mencabut subsidi BBM di ibu kota. "Tapi, kasih bus gratis (isi bahan bakar) seluruh Jakarta. Ya bertahap lah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika