REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Negara-negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tengah menyusun fasilitasi visa dan perjalanan untuk mengarusutamakan sektor pariwisata sebagai faktor pendukung integrasi wilayah APEC. Pada APEC High Level Policy Dialogue (HLPD) on Travel Facilitation yang berlangsung di Kuta, Bali hingga 2 Oktober 2013, APEC akan menggelar Program Wisatawan Tepercaya atau Trusted Traveler Program.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam sambutannya menyampaikan pelancong risiko rendah sering kali stres karena harus melewati prosedur dan antrean panjang di bandar udara (bandara) saat hendak berkunjung ke negara destinasi. Padahal, mereka bukan termasuk pelacong berisiko tinggi yang perlu diwaspadai secara intensif oleh pemangku kepentingan.
"APEC harus memberlakukan tourist friendly airport supaya turis bisa nyaman di bandara, mendapatkan informasi yang cukup, dan proses clearance barang yang cepat di bea dan cukai," ujar Mari di Kuta, Bali, Selasa (1/10).
Sektor pariwisata menyumbang pendapatan tertinggi di Asia Pasifik, mencapai 8-9 persen dalam 10 tahun terakhir. Artinya, jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan ini.
Fasilitasi perjalanan atau fasilitasi visa, kata Mari, jika disarikan akan memberi dampak positif terhadap peciptaan lapangan pekerjaan, penghasilan, dan devisa suatu negara. Program Wisatawan Tepercaya yang akan dibahas perwakilan negara-negara APEC memiliki tiga tujuan. Pertama, mendorong pengembangan program fasilitasi, termasuk pengawasan perbatasan yang otomatis di Asia Pasifik.
Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat clearance pelancong risiko rendah saat tiba di negeri ini melalui kontrol perbatasan otomatis. Ketiga, mencari komitmen dari negara-negara anggota untuk mengeksplorasi manfaat Program Wisatawan Tepercaya ini.
Direktur Jenderal Bea Cukai, Agung Kuswandono menambahkan pelayanan bagi pelancong risiko rendah dengan risiko tinggi akan dibedakan. Ke depannya, proses pembedaan pelancong ini sudah bisa diidentifikasi melalui pertukaran data base sesama negara anggota APEC menggunakan teknologi.
Agung mencontohkan, setiap maskapai penerbangan sudah mempunyai data daftar penumpang yang akan terbang dari suatu negara. Melalui pertukaran data itu, Indonesia sebagai negara penerima (wisatawan) sudah diinfokan terlebih dahulu mengenai penumpang yang akan masuk. "Contohnya, mereka sudah pernah datang ke Indonesia atau belum, tujuan perjalanannya kemana, pernah berkasus atau tidak, maka dari sana akan ditentukan jenis pelayanan untuk mereka," ujar Agung.
Dalam praktiknya, screening penumpang tidak harus dilakukan di depan penumpang yang bersangkutan, sebab datanya sudah diperiksa. Petugas bandara juga tak akan diliputi was-was berlebihan ketika melihat penampilan seorang penumpang yang mencurigakan. Sebab, pertukaran data sudah dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika