REPUBLIKA.CO.ID -- WASHINGTON -- Pemerintah AS menonaktifkan sebagian layanan pemerintahan karena tidak adanya kesepakatan anggaran di parlemen. Kepala Departemen Pertahanan AS memperingatkan kredibilitas AS di luar negeri akibat masalah ini.

Menteri Pertahanan Chuck Hagel yang tengah mengunjungi Korea Selatan, mengatakan, pengacara Pentagon menganalisis undang-undang baru untuk melihat apakah pekerja sipil tambahan dapat terhindar dari cuti tanpa dibayar.

Hagel mengatakan, ketika 800 ribu pekerja sipil masuk kerja pada Selasa, sekitar setengahnya akan diminta pulang. Pentagon dan departemen pemerintah AS yang lain mulai mengimplementasikan rencana nonaktif pada Selasa setelah kongres gagal mencapai kesepakatan untuk tahun anggaran yang mulai pada 1 Oktober.

Kesepakatan terakhir yang dilakukan Kongres dan ditandatangani Presiden Barack Obama akan memastikan pekerja militer sebanyak 1,4 juta orang di seluruh dunia akan tetap menerima gaji selama pemerintahan nonaktif.

Mereka akan bekerja di bawah undang-undang sebelumnya tetapi tidak akan dibayar sampai kongres menyutujui anggaran. Nonaktifnya pemerintahan tersebut dinilai Hagel tidak hanya memberi dampak dalam negeri.

"Ini memang memiliki efek pada hubungan kami di seluruh dunia dan membuat pertanyaan yang jelas: Dapatkan anda bergantung pada Amerika Serikat sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk memenuhi komitmen kepada sekutu-sekutunya?" ujar Hagel dilansir nytimes.

Kepala Pertahanan AS telah membahas macetnya pemerintahan melalui telepon dengan Wakil Menteri Pertahanan Ashton Carter dan Pengawas Keuangan Pentagon Robert Hale. Dia mengatakan pembicaraan akan dilakukan lagi saat nonaktifnya pemerintahan mulai berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika