REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menambah lahan parkiran. Langkah itu untuk mencegah penambahan banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi.

"Lahan parkiran tidak akan kita siapkan karena kalau disiapkan semakin banyak orang yang naik kendaraan pribadi," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Kamis (3/10).

Dia menambahkan kebijakan pencabutan pentil ban akan terus diterapkan selama warga tetap memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik yang tetap bandel memarkirkan kendaraannya di parkir liar.

"Makin banyak yang marah dengan pencabutan pentil kendaraan maka kita akan blokir STNK yang masih kedapatan parkir liar," ujarnya.

Bila kebijakan pentil kendaraan bermotor di parkir liar itu efektif, maka pihaknya tidak perlu memberlakukan pemblokiran STNK. "Iya makanya kita terus memberikan penyuluhan edukasi bahwa Anda melanggar peraturan. Kalau selama ini bisa dibereskan yah tidak usah blokir STNK," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau kepada seluruh warganya agar mematuhi rambu larangan parkir di berbagai sudut jalanan ibu kota.

"Razia pencabutan pentil kendaraan bermotor yang parkir liar ini efektif sehingga kita terus lakukan. Jadi bagi warga hati-hati jangan parkir sembarangan kalau sudah ada rambu di larang parkir," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, jika masih ada warga yang tetap saja memarkir sembarangan, ia akan menyuruh kepada Dishub DKI Jakarta untuk langsung mendereknya. "Yah pasti akan terus dilakukan, razia pencabutan kendaraan bermotor di parkir liar ini baru pertama dan kedua nanti akan kita derek kalau masih ada yang bandel," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika