REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi DPR Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, integritas anggota DPR tak ditentukan berdasarkan latar belakang dan profesi. Saleh yang juga berlatar belakang sebagai pengusaha menilai integritas caleg tergantung pribadi masing-masing. Serta bagaimana yang bersangkutan bertanggung jawab kepada konsituen.
"Keterpilihan seseorang caleg tergantung pada seberapa sering ia berkomunikasi dengan konstituennya bukan karena uangnya. Banyak juga pada pemilu lalu yang punya banyak uang tapi tidak terpilih," kata anggota Komisi V DPR tersebut, Kamis (3/10).
DCT DPR 2014, terdiri dari 49,1 persen (3.241 orang) pengusaha, dengan profesi khusus seperti artis, advokat, akademisi, dan dokter. Dikhawatirkan, caleg dengan latar belakang pengusaha justru memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan bisnis.
Nyatanya, DPR periode sekarang berkali-kali diduga melakukan kongkalikong dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan terindikasi bermain proyek dan anggaran di DPR.
Namun yang paling ironis, 49 persen (3.212) dari total caleg merupakan kader nonparpol alias caleg cabutan. Sehingga sepak terjang mereka di DPR semakin diragukan, karena pemahaman tentang politik dan ideologi partai diperkirakan sangat minim.
"Jadi bisa dibayangkan nanti seperti apa.Ideologi partainya sendiri kami ragukan mereka mengerti, apa lagi cara memperjuangkan kepentinganrakyat di parlemen," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang.
Meski keterpilihan caleg-caleg tersebut tergantung rakyat, Sebastian menyatakan, pemilih juga memiliki kesulitan untuk menilai. Sebab, informasi tentang para caleg sangat terbatas. Meski di kanal KPU ditampilkan daftar riwayat hidup mereka, hanya informasi yang bersifat umum dan belum tersistemasi dengan baik.
Sosialisasi DCT dari KPU juga dinilai masih jauh dari kata maksimal. "Di sisi lain, partai politik juga terlihat sangat kedodoran dalam kaderisasi. Parpol masih mengandalkan tokoh di luar partai untuk mendulang suara," ujar Sebastian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika