REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Myanmar dan pemberontak Kachin akhirnya menandatangani kesepakatan perdamaian pada Kamis (10/11). Perjanjian itu menjadi langkah terakhir dalam upaya menyudahi perang saudara tersisa di negara tersebut, menurut mediator pemerintah.

Kesepakatan setelah perundingan tiga hari itu bertujuan meletakkan "dasar pembicaran politik" dan menuju penyelesaian sengketa di Kachin, yang pecah pada dua tahun lalu menyusul kerusakan gencatan senjata, yang telah berlangsung 17 tahun.

"Kami bekerja bukan hannya menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan namun juga ke arah budaya politik baru yang dibangun atas dasar kompromi, saling menghormati dan saling pengertian," kata Aung Min, menteri yang mewakili pemerintah dalam sebuah pernyataan.

"Tantangannya sangat kompleks dan berakar dalam kekerasan selama lebih dari setengah abad, namun saya yakin kami telah mengubah arah," imbuhnya usai pembicaraan di ibukota provinsi Kachin, Myitkyina.

Menurut data PBB, pertempuran di Kachin dekat perbatasan utara dengan Cina terus berlangsung sejak Juni 2011 dan menyebabkan 100 ribu orang mengungsi.

Pertumpahan darah terjadi bersamaan dengan kerusuhan berlatarbelakang agama di seluruh penjuru negeri. Situasi itu membayangi perubahan politik yang banyak dipuji negara lain saat Myanmar berupaya keluar dari kekuasaan militer yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa.

Pemerintahan reformis Presiden Thein Sein telah mencapai beberapa kesepakatan damai sementara dengan sebagian besar kelompok pemberontak etnis minoritas di negara itu. Myanmar selalu dilanda perang saudara sejak bebas dari penjajahan Inggris pada 1948.

Dalam pertemuan yang dipantau oleh utusan khusus Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon untuk Myanmar, Vijay Nambiar, pemberontak Kachin sepakat bekerja menuju gencatan senjata yang menjadi tujuan utama pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika