REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Kamar Operasi Revolusioner Libya (ORLR), Sabtu (12/10), mengumumkan mereka yang bertanggung jawab atas penculikan Perdana Menteri Libya, Ali Zeidan, harus diseret ke pengadilan.
Satu kelompok bersenjata, yang berafiliasi pada ORLR, menangkap Ali Zeidan di Hotel Corinthia di pusat kota Tripoli saat fajar pada Kamis (10/10) dan membawa dia ke lokasi yang tidak diketahui.
Selama tiga jam, Pemerintah Libya kehilangan jejak perdana menteri tersebut, sampai pasukan keamanan dari Lembaga Kontra-Kejahatan di Tripoli menyatakan Ali Zeidan ditahan di kantor mereka di sebelah selatan Tripoli.
Lembaga Kontra-Kejahatan menyatakan, mereka menangkap Ali Zeidan sesuai dengan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Presiden Kongres Nasional Umum Libya (GNC) Nuri Sahmain yang dengan cepat membantah ia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan semacam itu.
Kelompok bersenjata yang beroperasi di bawah ORLR tersebut menyatakan Ali Zeidan dicari untuk ditanyai mengenai tuduhan suap. Di dalam pidatonya kepada rakyat setelah dibebaskan, Ali Zeidan mendaftarkan nama para pelaku, termasuk anggota ORLR dan GNC. Ia juga menyatakan kekuatan politik tertentu berencana merusak kestabilan negeri tersebut.
Di dalam satu pernyataan, yang dilansir Xinhua dan dikutip Ahad (13/10), ORLR mengatakan, "ORLR tidak mengaku bertanggung jawab." ORLR menggaris-bawahi bahwa kelompok bersenjata yang bekerja di bahwa GNC mesti melindungi semua warga Libya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan.
ORLR didirikan awal tahun ini sebagai lembaga khusus mantan gerilyawan yang menggulingkan Muamar Gaddafi pada Oktober 2011. Organisasi itu bertugas sebagai pasukan keamanan di semua kota besar Libya, dengan pengecualian Kota Kecil di Libya Barat, Zintan dan Arrajaban.
Pemerintah Libya telah berjuang menegakkan kembali keamanan di negara yang kaya akan minyak tersebut. Namun, lebih dari dua tahun setelah kematian Gaddafi, kelompok bersenjata yang menggulingkan dia masih tangguh dan menguasai banyak wilayah negara di Afrika Utara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika